PALU EKSPRES, PALU – Pemerintah Kota (Pemkot) saat ini tengah melakukan kajian untuk rencana bantuan dana bergulir bagi warga di Hunian Tetap (Huntap). Bantuan ini bertujuan untuk keseragaman prototipe pengembangan unit Huntap.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kita Palu, Zulkifli menjelaskan, rencana tersebut sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kawasan Kumuh baru di kompleks Huntap.
Pasalnya kata Zulkifli, saat ini warga penghuni Huntap sesuka hati melakukan rehabilitasi dan pengembangan bangunan untuk dapur. Alhasil, bangunan Huntap yang awalnya tertata rapi kini terlihat menjadi kumuh.
“Langkah untuk mengurangi kekumuhan baru. Wali kota memikirkan supaya tidak terjadi kawasan kumuh baru. Khsususnya di Huntap Duyu,”jelas Zulkifli, Jumat 6 Agustus 2021.
Warga menurut Zulkifli, sebenarnya belum boleh melakukan hal tersebut. Karena umumnya warga belum diberikan sertifikat dan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Makanya kami imbau, warga sebaiknya jangan dulu menambah bangunan. Terlebih ada perjanjian bahwa warga belum dapat merombak atau menambah bangunan sebelum 10 tahun,”ujarnya.
Terkait rencana bantuan dana bergulir, pihaknya kata Zulkifli saat ini sedang bersama sebuah tim untuk melakukan kajian kain tentang prototipe modal pengembangan sekaligus nilai anggaran atas prototipe tersebut.
Hasil kajian nantinya akan disosialisasikan kepada warga di Huntap. Untuk saat ini, pihaknya akan memprioritaskan sosialisasi tersebut kepada warga di Huntap Kelurahan Duyu.
“Jadi dana bergulir ini nantinya akan dialokasikan dalam APBD. Kalau semuanya berjalan lancar, rencana ini akan dilaksanakan tahun depan ,”ujarnya.
Sementara terhadap warga yang telah menambah bangunan dan merehabilitasi, pihaknya juga akan kembali melakukan sosialisasi atas rencana keseragaman prototipe pengembangan bangunan Huntap.
“Bukan berarti begitu ada model prototipe warga lantas disuruh ikut dan bongkar yang telah ada. Itu nanti kita pikirkan bagaimana penyesuaian. Kita tidak inginkan ada pembongkaran,”sebutnya.
Zulkifli menyebut, pengembangan secara mandiri yang dilakukan warga memang menjadi hal dilematis bagi pemerintah.
