PALUEKSPRES, JAKARTA- Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin memastikan akan meninjau langsung bagaimana perkembangan proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan di Palu dan daerah sekitarnya pascabencana tsunami dan gempa tahun 2018 lalu.
“Saya sendiri sudah akan ke daerah-daerah untuk melihat perkembangan terutama tentang vaksinasi. Kemudian juga pembelajaran tatap muka sekaligus juga daerah-daerah yang melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi apakah programnya sudah selesai atau belum? Tentu ini bagian yang menjadi kewajiban pemerintah untuk membantu.” Demikian Wapres menjawab Palu Ekspres dalam konferensi Pers seusai meninjau proses pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka dan Vaksinisasi di beberapa lokasi di Kabupaten Bogor, Kamis, 9 September 2021.
Sejauh ini Wapres mengikuti perkembangan rehab dan rekonstruksi Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) hingga proses penyediaan tanahnya. “Selama ini kami terus mengikuti (perkembangan) mulai dari penyediaan tanahnya juga percepatan pembangunannya. Supaya mereka bisa kembali (hidup) normal yang pernah terkena gempa itu,” ujar Wapres.
Selanjutnya, kata dia, agenda ke daerah akan dilakukan teutama untuk melihat langsung proses pelaksanaan vaksinasi di daerah-daerah, dan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Pemerintah kata Wapres akan mendorong daerah-daerah yang secara prosedur sudah memenuhi syarat dalam melaksanakan PTM agar segera melaksanakan pembelajaran luring itu.
Daerah yang sudah memasuki level 1 hingga 3 pada prinsipnya sudah boleh membuka PTM. Namun diakui oleh wapres masih ada juga pemda yang belum berani membuka pembelajaran tatap muka. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI akan menanyakan hal itu.
“Tetapi tetap harus ada izin orang tua, pasti itu (akan dilaksanakan PTM) sebab semua daerah harus bisa. Kalau masih ada daerah di Sulwesi yang belum melaksanakan PTM, nanti akan ditanya menteri mendikbud, mengapa belum berani membuka padahal persyaratannya sudah terpenuhi,” kata Wapres.
Yang pasti kata Wapres, pemerintah akan terus mendorong agar semua daerah yang sudah memenuhi levelnya membuka. Sebab pembelajaran jarak jauh yang selama ini dilakukan tidak maksimal. Tujuan Pembelajaran Tatap Muka agar siswa tidak tertinggal pelajarannya. “Akan didorong supaya daerah yang telah memenuhi syarat-syarat minimal untuk segera membuka PTM,” tandas Wapres.
Terkait usia siswa di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD), dimana pada rentang usia tersebut anak belum dapat memperoleh vaksinasi Covid-19, Wapres menekankan diperlukan pengawasan yang lebih ketat dalam mengawal kelompok usia ini ketika PTM. Di sisi lain, izin dari orang tua juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan PTM ini.
“Nah, karena itu memang di SD itu kan memang sampai 12 tahun belum divaksin, karena itu memang pengawasannya agak lebih ketat karena memang belum ada vaksinnya,” ungkap Wapres.
“Pada prinsipnya pemerintah menganggap penting untuk memulai pembelajaran tatap muka. Dan itu dilakukan dari SD sampai dengan SLA, PAUD juga sampai dengan perguruan tinggi. Karena itu, sudah dibuat aturan-aturannya untuk pengamanannya supaya mereka bisa aman. Tetapi tetap pemerintah hanya melakukan penyelenggaraan, harus tetap ada izin dari orang tua,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem A. Makarim menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. SKB 4 Menteri ini merupakan acuan bagi seluruh daerah di wilayah PPKM level 1 – 3 dalam melaksanakan PTM.
Nadiem menjelaskan bahwa pelaksanaan PTM ini merupakan metode belajar campuran (blended learning) dimana setengah kapasitas kelas masih melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Ia juga mendorong terlaksananya percepatan pemberian vaksinasi kepada tenaga pengajar dan murid agar PTM dapat berjalan dengan aman.
“Karena protokol PTM Terbatas, makanya kita menggunakan kata terbatas, itu adalah maksimum kapasitasnya 18 anak per kelas untuk SD, SMP dan 5 anak per kelas untuk PAUD misalnya. Jadi itu sekitar 50 persen dari kapasitas normal,” urai Nadiem.
“Kami mendorong juga berkoordinasi dengan Kemenkes (Kementerian Kesehatan) dan Satgas Covid untuk memastikan bahwa vaksinasi tenaga pendidik, guru, dan juga vaksinasi murid di atas umur 12 tahun itu terakselerasi secepat mungkin,” tambahnya.
Selain Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Bupati Bogor, hadir dalam peninjauan ini Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana,Jarwansyah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Juanda Dimansyah, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Mike Kaltarina. Sementara Wapres didampingi oleh Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi. (Setwapres/aaa/pe)
