Sabtu, 4 April 2026
Daerah  

Pemkab Parimo Usulkan DAK Rp 60 Miliar ke Kementerian PUPR

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPRP Parimo, I Wayan Mudana. Foto : ASWADIN/PE

PALUEKSPRES, PARIMO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, mengusulkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk 40 paket pekerjaan jalan, dengan total anggaran senilai Rp 60 miliar ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Target tahun depan 2022, sudah kami usulkan ke Kementerian PUPR untuk dua menu DAK reguler dan penugasan, kurang lebih Rp 60 miliar melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan, dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA),” kata Kepala Bidang Bina Marga, Dinas (PUPRP) Parimo, I Wayan Mudana kepada wartawan di Parigi, Selasa (14/9/2021).
Dia mengatakan, pengusulan rehabilitasi jalan tahun 2022, lokasinya menyebar diberbagai titik secara merata di 23 kecamatan. Namun melihat pengalaman sebelumnya, pemerintah pusat kemungkinan hanya bisa merealisasikan sekitar 60 persen saja dari jumlah usulan.
Pihaknya mengusulkan rehabilitasi berdasarkan data base jalan.  Kemudian, dalam data itu, telah tergambarkan tingkat kerusakan jalan di wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Menurutnya, hal itu sesuai petunjuk pihak Kementerian PUPR, karena usulan tidak akan menyetujui, jika tidak sesuai dengan data tersebut. 
“Tataran prioritas penanganan jalan itu, bukan lagi diatur ditingkat Kabupaten saja. Kita hanya mengusulkan, kementerian akan kembali memeriksa dan memutuskan,” ujarnya.
Menurut dia, tahun depan ada program nasional kedaulatan pangan yang harus mendapatkan dukungan dari kementerian teknis. Salah satunya, Kementerian PUPR yang mendanai ruas-ruas jalan akses kantong produksi di sejumlah daerah di Indonesia.
Parigi Moutong sendiri ada beberapa kecamatan yang menjadi lokus prioritas program nasional, yakni Kecamatan Tinombo Selatan, Torue, Balinggi, Sausu, dan Kecamatan Parigi Selatan. “Itu juga masuk penganggarannya melalui DAK penugasan. Kalau DAK reguler, adalah ruas-ruas pemukiman,” ucapnya.
Dia mengatakan, alokasi anggaran akan lebih memprorioritaskan penuntasan program Nasional, hingga kurun waktu dua atau tiga tahun kedepan. Sehingga, tidak ada lagi pengusulan untuk lokus prioritas tersebut usai dituntaskan oleh pihak pemerintah pusat.

Lanjut dia mengatakan, tahun depan juga diinformasikan Parigi Moutong akan menerima dana aspirasi dari anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah, khususnya Parigi Moutong.
Namun, pihaknya mengaku belum mengetahui pasti lokasi dan anggarannya. Sebab, Kementerian Keuangan belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) berapa pagu DAK diterima oleh seluruh Indonesia.
“Jadi sekarang kami tinggal menunggu eksekusi usulan melalui aplikaai KRISNA,” ujarnya.
Dia menambahkan, untuk kepastian dua menu DAK telah disetujui itu, biasanya baru bisa diketahui pada bulan November setiap tahunnya. Sebab, di pertengahan bulan tersebut, pemerintah daerah telah melakukan konsultasi teknis terkait pelaksanaan kegiatan itu. (asw/palu ekspres)