PALUEKSPRES, PARIMO – DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2021 untuk dibahas menjadi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021.
” KUA-PPAS 2021 disetujui sesuai persetujuan sejumlah fraksi-fraksi saat memberikan masukan pendapat dan saran yang perlu diakomodir dalam penyusunan anggaran nantinya,” kata Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Parimo, Alfrets Tonggiroh saat sidang Paripurna, Kamis (16/9/2021).
Ia juga menggambarkan mengenai KUA- PPAS tahun 2021. Dia mengatakan, dalam penyusunan program kegiatan menggunakan asumsi prioritas, serta menyusun anggaran yang sudah mendekati nilai benar dan sempurna.
“Dari pembahasan kami lakukan, terdapat beberapa kebijakan strategis yang dapat disepakati untuk ditampung,” ujarnya.
Menurutnya, dari beberapa kebijakan dimaksud di antaranya, arah kebijakan penganggaran belum sepenuhnya sesuai dengan prioritas plafon anggaran. Sehingga, perlu dilakukan penyesuaian dalam rancangan Perda perubahan APBD tahun 2021.
Selain itu, badan anggaran juga mengusulkan untuk menyelesaikan setiap saran dan usulan serta pendapat dari fraksi-fraksi yang telah disampaikan dalam pandangan umum maupun sikap akhir.
Lanjut dia mengatakan, untuk gambaran proyeksi anggaran yang termuat dalam KUA PPAS itu, terdapat perubahan dari sisi pendapatan daerah senilai Rp 1,4 triliun. Kondisi itu menunjukan penurunan hingga mencapai Rp 42 miliar.
Penurunan itu terjadi diakibatkan tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penurunan dana transfer dari dana perimbangan, DAU dan DAK.
Namun kata dia, proyeksi dana perimbangan APBD dianggap masih besar. Sehingga, hal ini mengindikasikan Parigi Moutong dalam pendanaan masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Dia berharap, pemerintah harus mengoptimalkan berbagai sektor PAD untuk menjadi sumber pembiayaan utama dari belanja daerah.
Kemudian, perubahan pada sisi belanja daerah senilai Rp 1,5 triliun mengalami kenaikan hingga Rp 46 miliar. Selain itu, rencana pembiayaan daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebanyak Rp 72 miliar.
