Berangkat dari pernyataan Presiden Jokowi pada sidang kabinet paripurna, 7 Januari 2019 tersebut, Muhlis menjelaskan bahwa mitigasi bencana akan menjadi bagian dari kurikulum nasional yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran baik intra, ekstra, maupun kokurikuler. Namun menurutnya, tidak menjadi mata pelajaran tersendiri karena akan memberatkan proses pembelajaran. Kecuali bagi daerah-daerah khusus yang dapat mengembangkannya menjadi muatan lokal.
Muhlis juga mengutip arahan Presiden yang disampaikan saat Rakornas PB di Surabaya, 2 Februari 2019. Salah satu poin arahan Presiden adalah mengenai edukasi kebencanaan harus dimulai tahun ini (2019,red), terutama di daerah rawan bencana, kepada sekolah melalui guru dan kepada masyarakat melalui para pemuka agama.
Berdasarkan arahan Presiden tersebut lanjutnya, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana. “Jadi saya kira sudah ada regulasinya, tinggal penguatan-penguatan untuk implementasinya di lapangan,” ujar mantanj alumni FKIP Biologi Untad tersebut.
“Edukasi bencana dengan muatan lokal harus dimaksimalkan,” tambahnya sebelum mengakhiri paparannya. (bid/paluekspres)
