PALUEKSPRES, JAKARTA- Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menekankan pentingnya pemahaman definisi kemiskinan ekstrem, yang mengacu pada definisi internasional yang digunakan oleh Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yaitu sebesar 1,9 US Dollar PPP (purchasing power parity) per orang per hari. Menggunakan definisi tersebut, pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa.
”Tingkat kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang didasarkan pada data Susenas yang dirilis secara berkala oleh BPS, yang pada Maret 2021 adalah 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa,”demikian Wapres pada rapat koordinasi dengan sejumlah tujuh gubernur dan 35 bupati dari tujuh provinsi yang merupakan wilayah prioritas pengurangan kemiskinan ekstrem tahun 2021, Selasa, 28 September 2021.
Tujuh gubernur itu adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua dan Papua Barat.
Kepada para Gubernur dan Bupati, Wapres menjelaskan bahwa persoalan utama pengurangan kemiskinan ekstrem bukan pada anggaran.
Berdasarkan hasil identifikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, termasuk pengurangan kemiskinan ekstrem, yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2021 sudah cukup besar yang terbagi dalam dua kelompok program, yaitu program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi, dan program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya.
Sesuai data dari Kementerian Keuangan, anggaran terkait kemiskinan di Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp.526 triliun.
“Dengan demikian, isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem,” tegas Wapres dalam siaran pers yang diterima Palu Ekspres, Selasa (29/9/2021).
Wapres juga menjelaskan bahwa faktor utama agar program perlindungan sosial dan pemberdayaan tersebut efektif adalah memastikan bahwa program-program tersebut tepat sasaran dalam menjangkau lokasi kantong-kantong wilayah miskin ekstrem dan mensasar rumah tangga miskin ekstrem.
