“Saya meminta kepada para Gubernur dan Bupati untuk memastikan bahwa seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayah prioritas menerima semua program yang dilaksanakan berbagai Kementerian/Lembaga, termasuk memaksimalkan dukungan dari Pemerintah Daerah, serta pelibatan pihak non pemerintah,” jelas Wapres.
Wapres juga meminta agar Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten dapat lebih aktif mengkoordinasikan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di daerahnya masing-masing sehingga sasaran untuk menihilkan kemiskinan ekstrem dapat tercapai.
Rapat yang merupakan tindaklanjut dari beberapa rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem sebelumnya, Wapres kembali menegaskan arahan Presiden dalam rapat terbatas pada 21 Juli 2021 untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada akhir tahun 2024.
Arahan tersebut selanjutnya kembali diperkuat dalam pidato pengantar RAPBN 2022 dan Nota Keuangan pada tanggal 16 Agustus 2021 yang lalu di mana Presiden menekankan lagi bahwa tujuan penurunan kemiskinan utamanya adalah menurunkan kemiskinan ekstrem.
Untuk memastikan berlangsungnya upaya percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem di tahun 2021 ini, Besok, Rabu, 29 September 2021 Wapres akan melakukan kunjungan ke Bandung Jawa Barat untuk melakukan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Barat.
Selanjutnya Wapres dijadwalkan berkunjung ke Surabaya, Jawa Timur pada 30 September 2021. Selanjutnya, pada minggu pertama dan kedua Oktober 2021, akan disusul kunjungan langsung Wapres ke 5 wilayah provinsi lainnya. (aaa/pe)
