Anggaran TKDD diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas guna mendukung peningkatan kinerja daerah. Kita mendorong agar TKDD lebih efektif dengan mengedepankan transfer berbasis kontrak, langkah bisa meminimalisir dampak idle cash di daerah yang jumlahnya cukup besar. Olehnya diharapkan kinerja belanja daerah mengalami perbaikan yang siginifikan tahun depan, sehingga masyarakat bisa merasakan dampaknya dalam pembangunan.
Menurut dia, kebijakan perpanjangan dan peningkatan besaran Dana Otsus menjadi 2,25 % dari Dana Alokasi Umum Nasional, harus disertai dengan perbaikan dan penajaman kebijakan. Baik yang terkait dengan skema pengalokasian, penyaluran dan tata kelola Dana Otsus dalam bentuk block grant dan specific grant berdasarkan kinerja penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
”Tentunya Kita berharap kebijakan ini akan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Aceh dan Papua secara keseluruhan,” katanya menambahkan.
Pada tahun 2022 pembiayaan utang masih menjadi pilar penting pada struktur APBN. Kebijakan counter cyclical menyebabkan belanja meningkat tajam, penerimaan terkoreksi karena pelemahan ekonomi dan serangkaian subsidi pajak untuk rakyat. Pembiayaan APBN 2022 ditopang oleh pembiayaan utang sebesar Rp973,58 triliun yang terdiri dari SBN netto Rp991,28 triliun dan Pinjaman netto sebesar Rp17,7 triliun.
Pihaknya mengusulkan agar pemerintahmembuat blue printkebijakan utang pemerintah, untuk mengontrol beban bunga dan pokok utang yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Langkah ini sebagai road map untuk menurunkan ketergantungan terhadap pembiayaan utang, sekaligus mendorong sumber penerimaan baru, serta mengembangkan beragam skema pembiayaan pembangunan.
”Kita berharap APBN 2022 akan menjadi jalan pembuka menuju pemulihan ekonomi yang jauh lebih baik, mengingat pada tahun 2023 nanti, APBN akan kembali pada kondisi normal dimana defisit anggaran akan kembali dibawah 3 persen dari PDB,” ungkapnya. (kia/palu ekspres)
