PALU, PALU EKSPRES – DPR mengapresiasi kerja keras Pemerintah, yang mampu melakukan flattening the curve (meratakan kurva) sejak munculnya gelombang kedua Covid-19 pada akhir Mei 2021 lalu. Salah satunya, dengan mempercepat program vaksinasi keseluruh penjuru wilayah. DPR berharap pengendalian Covid-19 bisa terus konsisten, sehingga menjadi fondasi yang kokoh untuk mencapai target pembangunan tahun 2022.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin M Said, merespons kinerja pemerintah yang tergambar di APBN 2021.
Menurutnya, pengalaman dan capaian menjalankan APBN tahun 2020 dan 2021 saat ini adalah bekal, mempersiapkan APBN tahun 2022. Khususnya dalam menjalankan program pemulihan kesehatan rakyat dan ekonomi nasional. ”Kita mengharapkan APBN 2022 ini kredibel, sehat dan berkesinambungan untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” katanya, dalam rilisnya, Kamis 30 September 2021.
DPR dan pemerintah sepakat pertumbuhan ekonomi tahun 2022 akan mencapai 5,2 persen. Prediksi ini cukup realistis jika melihat perkembangan ekonomi yang sedang berjalan sekarang ini. Pemerintah sudah memiliki modal yang baik pada triwulan II-2021.
Pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 7,2 persen (yoy). Membaiknya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022, sambung Muhdidin diharapkan memberikan dampak terhadap konsumsi dan daya beli masyarakat kembali normal. Ini akan mendorong tingkat inflasi lebih tinggi. Ia memperkirakan tingkat inflasi pada tahun 2022, berkisar pada angka 3 persen (yoy). Komposisi ini katanya lagi, menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang ideal sesuai dengan situasi pada masa normal, sebelum terjadinya pandemi Covid-19.
Ditambahkannya, adapun perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya USD berjalan relatif stabil sepanjang tahun 2021. Pihaknya mengusulkan nilai tukar rupiah terhadap USD sebesar Rp14.350. Besaran nilai tukar tersebut sudah memasukkan faktor kebijakan Tapering off The Fed pada tahun 2021. ”Kita yakin dengan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang terpadu antara Bank Indonesia dan Pemerintah, akan mampu memitigasi dampak guncangan akibat kebijakan The Fed, sejak awal,” katanya lebih lanjut.
Dengan demikian, tekanan terhadap rupiah tidak akan berdampak signifikan. Sedangkan pengelolaan suku bunga SUN 10 tahun juga menunjukkan tren positif seiring dengan menguatnya permintaan domestik khususnya dari perbankan. Ia yakin, melihat tingginya permintaan domestik, maka suku bunga SUN 10 tahun realistis berada pada angka 6,8 persen.
Membaiknya permintaan terhadap minyak mentah dunia, kata dia, ikut memberikan dampak terhadap harga minyak mentah Indonesia (ICP). Perkembangan ICP pada bulan Agustus 2021 mencapai 67,80 USD/barel. Karena itu, diperkirakan hingga akhir tahun 2021 ICP berada pada kisaran 55-65 USD/barel. ”Sehingga cukup realistis, jika ICP pada tahun 2022 berada di level 63 USD/barel,” ulasnya.
Membaiknya harga minyak mentah di pasar Internasional, menjadi momentum yang sangat tepat untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak dan gas bumi. Oleh sebab itu, usulan lifting minyak bumi sebesar 703 ribu barel/ hari dan lifting gas 1.036 ribu barel setara minyak/hari sudah tepat. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan naiknya angka kemiskinan dan pengangguran.
Mengutip data BPS, Muhidin mengatakan, tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2021 sebesar 10,14 persen atau 27,54 juta. APBN 2022 diharapkan bisa menurunkan tingkat kemiskinan ke angka satu digit, pada kisaran 8,5-9,0 persen. Begitupula dengan tingkat pengangguran pada Februari 2021 mencapai 6,26 persen atau 8,75 juta penduduk.
Peningkatan pengangguran tertinggi terjadi pada penduduk yang berusia 20-24 dan 25-29 tahun, masing-masing meningkat sebesar 3,36 persen dan 2,26 persen. Transformasi kebijakan sektor tenaga kerja pada tahun 2022 harus bisa menjawab pengurangan pengangguran sebesar 5,5-6,3 persen, terutama diusia produktif. Langkah ini untuk mengantisipasi bonus demografi pada 2035 nanti agar tidak menjadi beban demografi.
Pihaknya mengusulkan tingkat ketimpangan (rasio gini) pada level 0.376-0,378. Melalui serangkaian kebijakan pembukaan lapangan kerja baru melalu program strategis nasional dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilanjutkan pada tahun 2022. Begitupula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan IPM menjadi modal penting bagi Kita, untuk menjawab tantangan masa depan. Banyak negara maju tidak memiliki kekayaan sumber daya alam, tetapi memiliki kualitas SDM yang unggul. Dengan kemampuan inovasi yang dimiliki, mereka berhasil menempatkan negaranya menjadi kekuatan ekonomi dunia, seperti Jepang dan Korea.
Masih menurut Muhidin, meningkatnya target penerimaan perpajakan dan PNBP, mengharuskan pemerintah untuk bekerja lebih baik lagi. Ia menaruh harapan kebijakan reformasi perpajakan yang meliputi aspek administratif maupun aspek kebijakan akan mampu menghilangkan barrier penerimaan pajak selama ini, melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, sehingga akan memberikan dampak terhadap peningkatkan rasio perpajakan (Tax Ratio).
Lebih penting lagi kata dia, reformasi perpajakan bisa berjalan secara sehat, dan adil sehingga tetap menjaga iklim investasi secara berkelanjutan. Terhadap target PNBP non migas, pemerintah bisa memanfaatkan peluang membaiknya ekonomi nasional dan global dengan optimalisasi PNBP sektor kehutanan, perikanan dan panas bumi.
Karena itu, ia berharap pemerintah disiplin menjalankan arah kebijakan belanja negara tahun 2022. Salah satunya, dengan melakukan penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Agenda ini diarahkan terbentuknya Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul untuk menopang target pemulihan kesehatan rakyat, ketepatan dan kecermatan dalam melaksanakan program perlindungan sosial, pelaksanaan pendidikan yang berkualitas, serta mendorong transformasi ekonomi melalui peningkatan pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi.
Ia menilai, penguatan spending better melalui fokus belanja prioritas dan berorientasi hasil (result base), efisiensi belanja non prioritas baik dipusat maupun daerah dan antisipatif terhadap berbagai faktor yang menjadi sumber ketidakpastian seperti potensi naiknya pandemi Covid-19, bencana alam, geo politik dan keamanan global, serta melakukan reformasi subsidi dan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, dan tepat waktu.
Pihaknya telah menyepakati formulasi subsidi listrik dan LPG yang lebih tepat sasaran. Subsidi listrik akan terintegrasi datanya di DTKS, menerapkan kebijakan automatic tariff adjustment untuk pelanggan non-subsidi serta menentukan besaran subsidi untuk setiap rumah tangga penerima subsidi listrik. Terkait subsidi LPG, Kita harapkan pemerintah secepatnya mengalihkan mekanisme distribusi LPG subsidi dari penjualan terbuka menjadi semi tertutup.
Anggaran TKDD diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas guna mendukung peningkatan kinerja daerah. Kita mendorong agar TKDD lebih efektif dengan mengedepankan transfer berbasis kontrak, langkah bisa meminimalisir dampak idle cash di daerah yang jumlahnya cukup besar. Olehnya diharapkan kinerja belanja daerah mengalami perbaikan yang siginifikan tahun depan, sehingga masyarakat bisa merasakan dampaknya dalam pembangunan.
Menurut dia, kebijakan perpanjangan dan peningkatan besaran Dana Otsus menjadi 2,25 % dari Dana Alokasi Umum Nasional, harus disertai dengan perbaikan dan penajaman kebijakan. Baik yang terkait dengan skema pengalokasian, penyaluran dan tata kelola Dana Otsus dalam bentuk block grant dan specific grant berdasarkan kinerja penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
”Tentunya Kita berharap kebijakan ini akan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Aceh dan Papua secara keseluruhan,” katanya menambahkan.
Pada tahun 2022 pembiayaan utang masih menjadi pilar penting pada struktur APBN. Kebijakan counter cyclical menyebabkan belanja meningkat tajam, penerimaan terkoreksi karena pelemahan ekonomi dan serangkaian subsidi pajak untuk rakyat. Pembiayaan APBN 2022 ditopang oleh pembiayaan utang sebesar Rp973,58 triliun yang terdiri dari SBN netto Rp991,28 triliun dan Pinjaman netto sebesar Rp17,7 triliun.
Pihaknya mengusulkan agar pemerintahmembuat blue printkebijakan utang pemerintah, untuk mengontrol beban bunga dan pokok utang yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Langkah ini sebagai road map untuk menurunkan ketergantungan terhadap pembiayaan utang, sekaligus mendorong sumber penerimaan baru, serta mengembangkan beragam skema pembiayaan pembangunan.
”Kita berharap APBN 2022 akan menjadi jalan pembuka menuju pemulihan ekonomi yang jauh lebih baik, mengingat pada tahun 2023 nanti, APBN akan kembali pada kondisi normal dimana defisit anggaran akan kembali dibawah 3 persen dari PDB,” ungkapnya. (kia/palu ekspres)
