PALUEKSPRES, PALU– Sulawesi Tengah menjadi salah satu dari delapan provinsi di Indonesia yang menjadi Provinsi Prioritas Percontohan Kerukunan Umat beragama. Hal ini tidak lain karena adanya praktek baik yang telah dilaksanakan oleh masyarakat dalam memelihara hubungan antarumat beragama di Sulawesi Tengah.
“Inilah fakta mengapa menjadi penting, Provinsi ini dijadikan prioritas percontohan untuk tahun toleransi 2022, di mana Kementerian Agama adalah leading sektornya,” kata Staf Khusus (Stafsus) Menteri Agama Republik Indonesia, Mohammad Nuruzzaman, dalam sambutannya pada acara Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Moderasi Beragama dalam rangka persiapan Tahun Toleransi 2022, di Hotel Sutan Raja Palu, Senin (4/10/2021), dikutip dari laman KemenagSulteng.co.id, Selasa (5/10/2021).
Ia mengatakan, kegiatan FGD penting dilaksanakan untuk menjadi forum diskusi perwakilan antarumat beragama yang hasilnya akan dirumuskan sebagai upaya mewujudkan kehidupan keagamaan yang lebih baik, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah dan di Indonesia pada umumnya. Selain itu, FGD merupakan langkah awal persiapan tahun toleransi yang akan dicanangkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2022 mendatang.
Ia berharap dalam FGD dapat dilaksanakan diskusi yang menggambarkan kondisi nyata umat beragama di Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga menghasilkan buah pemikiran tentang apa yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak dalam merealisasikan kehidupan keagamaan sesuai dengan yang diharapkan.
“Mari kita bersama menyiapkan Tahun 2022 sebagai tahun toleransi dan bersama mewujudkan Indonesia sebagai Negara percontohan bagi Negara lain yang tetap dapat hidup rukun dengan berbagai keragaman elemen bangsa yang ada,” kata Mohammad mengakhiri sambutannya.
Dalam kunjungannya di Kota Palu, Stafsus bersama tim pendamping yang terdiri dari Tim Ahli Moderasi Beragama, Direktur Densus 88 Mabes Polri, dan perwakilan Pusat Kerukunan Umat Beragama, yang juga turut hadir pada acara pembukaan kegiatan FGD. Pembukaan FGD pun dihadiri oleh perwakilan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan TNI/Polri di Provinsi Sulawesi Tengah. (bid/paluekspres)