oleh

Begini Alotnya Pembahasan Tatib Pemilihan Wagub Sulteng, Masyarakat juga Bisa Terlibat

PALU, PE – Klaim sebagian kelompok masyarakat bahwa konsultasi ke Jakarta yang dilakukan anggota dewan, mubazir tampaknya bukan sekadar klaim belaka.

Klaim itu terkonfirmasi kebenarannya dari pengakuan anggota Pansus Pemilihan Wakil Gubernur (Wagub), Aminullah BK,  bahwa rapat konsultasi ke Kemendagri yang dilakukan baru baru ini tidak memberikan jalan keluar yang memadai  terhadap  problem hukum yang mengganjal anggota Pansus terkait tata tertib pemilihan wagub.

Jawaban yang disampaikan atas masalah krusial hanya dijawab dengan hasil analisa subjektif para pejabat di Kemendagri dan tidak ada sandaran hukumnya. Karena itu, ia menilai Pansus bisa saja tidak menggunakan hasil konsultasi tersebut  karena yang dikemukakan tidak mempunyai argumentasi hukum yang kuat,  namun hanya pertimbangan subjektifitas dan ukuran perasaan.

“Yang kita mau, pejabat Kemendagri memberikan jawaban konkret terhadap beberapa masalah krusial. Sebagai konsekwensi belum terbitnya peraturan pemerintah atas UU Pemilihan Kepala Daerah,” tandas politisi PKB Aminullah BK.

Dari 13 poin hasil konsultasi ke Kemendagri, mayoritas dinilai tidak memiliki sandaran hukum. Alhasil yang dicatat anggota Pansus sebagai hasil konsultasi itu, hanya berupa kesimpulan hasil dialog dua pihak dengan  pejabat Kemendagri.

Namun dari 13 poin itu, ada satu  poin yang krusial dan memicu perdebatan panjang. Yakni soal  perolehan suara sama antara dua kandidat wagub, saat voting tertutup oleh DPRD.

“Secara matematika politik ini hampir mustahil jika hingga putaran ketiga masih tetap sama. Tapi kita tidak bisa mendahului kepastian politik, semua kemungkinan termasuk  suara sama pada pemilihan kedua, ketiga dan seterusnya harus kita buatkan aturan hukumnya,’’ tandas politisi Nasdem Yahdi Basma.

Untuk poin ini, mayoritas anggota Pansus mengesampingkan hasil konsultasi dengan Kemendagri karena dinilai, tidak punya argumentasi hukum dan hanya berdasar interpretasi Kemendagri untuk menutupi ketidakmampuan mereka memberikan solusi yang konkret.

Poin yang krusial hasil komunikasi dengan Kemendagri menyebutkan, ketika perolehan suara sama pada putaran pertama, selanjutnya dilakukan pemilihan putaran kedua dan jika masih tetap sama, maka kotak suara akan dibuka. Selanjutnya perolehan suara di kotak suara dikonversi menjadi jumlah perolehan suara dari masing-masing pemilik suara pada pemilihan umum tahun 2014, untuk ditetapkan sebagai pemenang.

“Ini tawaran ngawur dan jangan dipakai. Selain tidak ada dasar  hukumnya kita juga akan ditertawakan karena mewariskan pertunjukan demokrasi yang bodoh,’’ potong Zulfakar dari Partai Demokrat.

Penolakan yang sama juga dikemukakan oleh anggota Pansus dari Fraksi Golkar Erwin Burase. Menurut dia, tawaran Kemendagri itu menjadikan proses pemilihan menjadi telanjang dan tidak lagi mengandung asas rahasia. Karena semua orang menjadi tahu perolehan suara masing-masing caleg pada Pemilu 2014 lalu.

Masih menurut Erwin, jika pemilihannya tidak rahasia akan memberikan efek politik yang tidak baik bagi anggota DPRD. Pada sesi pembahasan ini, opini anggota Pansus terbelah. Antara pro dan yang tidak setuju.

Sejam lebih membahas masalah ini, rapat Pansus yang dipimpin politisi PKS Zainudin Tambuala, menyepakati voting tetap berlangsung tertutup, melalui paripurna yang terbuka untuk umum. Jika hasil pemilihan menghasilkan suara sama, maka akan dilakukan pemilihan putaran kedua.

Jika tetap sama akan terus dilakukan voting berikutnya hingga didapat suara terbanyak untuk dinyatakan sebagai pemenang.  Selain itu, hal lain yang memicu perdebatan panjang adalah soal syarat calon yang diajukan oleh gubernur harus ditandatangani oleh parpol pengusung.

Di sesi ini, politisi PAN Rusli Dg Palabi tampak ngotot. ‘’Saya kira tidak ada alasan untuk tidak mencantumkan ini. Ini gawean parpol pengusung.  Jadi kandidat yang diajukan harus mendapat legitimasi politik dari parpol yang mencalonkan sebelumnya. Saya kira ini tidak usah diperdebatkan lagi. Lagipula Kemendagri menyebutkan ini syarat yang tidak bisa ditawar,’’ ujar Palabi dengan nada tinggi.

Politisi PKB Aminullah BK, yang sudah mengamankan kadernya Zainal Daud menjadi kandidat wakil gubernur bersama Hidayat Lamakarate tampak senyum melihat desakan koleganya itu. ‘’Oke pak sudah dicatat itu,’’ seloroh Aminulah yang direspons gelak tawa rekannya di Pansus.

Bagaimana jika ada anggota parpol pengusung yang tidak membubuhkan tandatangan terhadap usulan Gubernur? Pancingan Zulfakar Nasir dari Demokrat ini langsung diserobot Palabi yang duduk disebelahnya.

“Ya sudah kita kan acuannya nanti tata tertib pemilihan. Kalau tidak diteken salah satu parpol pengusung usulan itu akan dikembalikan oleh panitia pemilih ke Gubernur, demikian seterusnya hingga semua parpol bertandatangan,” potong Palabi lancar.

Di sisi lain, walau pun Pansus beranggapan pemilihan wagub sebagai hak politik DPRD Sulteng, pihaknya tetap melibatkan masyarakat luas untuk memberikan masukan terhadap para calon yang diajukan. Masa uji publik ini sebagai bentuk komitmen Pansus, bagaimana masyarakat ikut merasa memiliki calon pemimpinnya.

Jika kelak ada kandidat yang terindikasi cacat moral maka panitia pemilihan akan memberikan kesempatan kepada kandidat yang terindikasi bermasalah untuk melakukan klarifikasi. Jika klarifikasinya dianggap relevan maka proses pencalonannya bisa dilanjutkan.

Sebaliknya lanjut Yahdi Basma jika masyarakat merasa tidak puas dengan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh panitia pemilih, maka masyarakat bisa menggugat ke Pengadilan.

“Misalnya kandidat disangka ijazah palsu. Jika hasil keterangan dari instansi berwenang, menyebut ijazahnya asli maka proses pemilihan akan dilanjutkan. Kalau nanti masyarakat tidak puas, bisa menggugat di Pengadilan,’’ ulasnya panjang lebar.

Menurut dia, nama bakal Calon Wakil Gubernur Sulteng, harus simetris satu sama lain antara isi surat usulan dari Gubernur Sulteng, dengan lampiran pokoknya yakni 4 surat rekomendasi dari 4 (empat) parpol pengusung (aquo Pengusung Longky-Sudarto,  pada  pilkada lalu. Jika Partai tingkat provinsi belum simetris, DPRD memakai rekomendasi Pimpinan DPP Partai Politik bersangkutan.

“Ini sejalan dengan prinsip UU Parpol,’’ tekannya.

Berikutnya, soal ketentuan quorum sah-nya paripurna pemilihan, harus dihadiri minimal 3/4 anggota DPRD Sulteng dari  45 Orang. Namun demikian tetap ada saluran hukum berupa pending sidang jika qorum belum dicapai

Selanjutnya Yahdi mengatakan,  aspek pengawasan pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Sulteng dan/atau Badan Kehormatan DPRD Sulteng.  Dimana masyarakat umum juga memiliki hak untuk turut memantau, mengawal dan mengawasi.

Menurut dia, sah-nya surat suara adalah dengan contreng atau coblos pada area tertentu di surat suara. Jika contreng di kolom yg berisi nama calon, jika coblos, di lingkaran yang memuat nomor urut calon, bukan di kolom yg memuat nama, nomor urut dan foto calon.

Kemudian katanya, ada sidang paripurna penetapan calon yang digelar sebelum paripurna pemilihan. Agendanya mengesahkan hasil verifikasi panitia pemilihan atas berkas calon dan pencalonan yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) untuk memaknai Putusan MK 08 Juli 2016 terkait keharusan mengundurkan diri bagi calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dari DPR-RI, PNS, TNI/POLRI, DPRD, KPU, BUMN/D, Pejabat Publik lainnya setelah ditetapkan sebagai calon.

Sedangkan komposisi panitia pemilih katanya adalah representasi dari seluruh fraksi di DPRD Provinsi Sulteng. Selain itu, ia mengusulkan saksi sepatutnya dari perwakilan unsur parpol pengusung ditambah unsur dari kalangan independen secara terbatas.

Dalam rapat konsultasi Pansus pilwagub DPRD Sulteng dan DPRD Riau dengan Kemendagri RI di  Jakarta, pada Selasa 21 Februari 2017, konsep teknis ini selaras dengan sikap Kemendagri.

(kia/Palu Ekspres)

News Feed