PALU, PE – Tingginya lonjakan harga cabai di pasaran yang belum juga turun, mendorong anggota Komisi B DPRD Kota Palu untuk memantau langsung kondisi salah satu harga bumbu dapur tersebut di lapangan.
Para wakil rakyat yang digawangi Ridwan Alimuda itu kemudian memilih pasar Tradisional Manonda di Palu Barat sebagai target pantauan. Para wakil rakyat itu langsung berdialog dengan sejumlah pedagang cabe di pasar tradisional terbesar di Palu itu.
Para pedagang itu mengaku harga cabai terus melonjak. Salah satu faktornya, bukan hanya kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Namun, karena adanya penjualan keluar ke sejumlah daerah di luar Sulteng.
“Memang cuaca tidak bagus pak. Tapi, ada yang menjual keluar ke Kalimantan seperti Balikpapan dan Samarinda. Karena di sana harganya lebih mahal lagi,” ujar seorang lelaki pedagang.
Jawaban yang sama diberikan pedagang yang lain. Menurutnya, secara stok, Palu cukup terpenuhi. Yang membuat mahal justru karena ada yang menjual cabai itu keluar daerah.
“Ada yang jual ke Surabaya juga. Karena mereka rasa lebih untung. Makanya kita kesulitan dapat rica (cabai) di sini,” ujarnya.
Kepada para wakil rakyat itu, para pedagang mengatakan harga rica malah kembali melonjak naik. Sebelumnya sempat turun ke harga Rp80 ribu per kilo pada Januari. Namun, kemudian naik lagi hingga menjadi Rp120 ribu per kilonya.
“Kalau harga normal harusnya hanya sekitar Rp20 ribu satu kilo. Ini sekarang sudah Rp120 ribu,” terang pedagang itu.
Menanggapi keluhan para pedagang, komisi yang membidangi ekonomi keuangan itu, kemudian sepakat akan langsung menjadwalkan hearing terhadap Disperindagkop.
“Kami kira ini penting. Ini sudah lama terjadi. Kita harus undang Diperindagkop,” ujar Joppy Alvi Kekung, salah satu anggota Komisi B. Penegasan yang disampaikan pula anggota dewan yang lain, Ridwan Basatu. Politisi Hanura itu mengatakan pemerintah harus segera menyikapi kondisi ini. Karena cabai menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat.
“Kita ingin caritahu sejauhmana intervensi dan peran Disperindagkop dalam memantau dan mengontrol harga di pasaran. Ini terkait fungsi pengendalian harga pangan,” ujarnya.
Mengenai rencana hearing itu, Komisi B berharap dapat dilakukan sesegera mungkin. “Ini kegelisahan bersama. Kami kira harus segera dilakukan. Sepulang ini kita langsung jadwalkan,” tegas Yopi.
(mrs/Palu Ekspres)
