PALUEKSPRES, PENAJAM- Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden (Wapres) bidang infrastruktur dan investasi, Dr. Sukriansyah S Latief menggelar kunjungan kerja (kunker) ke Ibu Kota Negara (IKN) baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu, (3/10).
Dalam kunker ini, Stafsus Sukriansyah meninjau langsung ke ‘titik nol’, rencana lokasi dibangunnya Istana Presiden RI dan Wakil Presiden.
Setelah itu, dalam rangkaian kunker ini, Stafsus melakukan kunjungan ke proyek strategi nasional pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara, Kaltim setelah berkunjung ke Kantor Kantor Gubernur Kaltim dan bertemu pejabat daerah Kaltim.
Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi beserta jajarannya menerima langsung kunjungan Stafsus Wapres RI bidang Infrastruktur dan Investasi, DR. Sukriansyah S. Latief dan Prof. Mohamad. Nasir, Stafsus Wapres bidang Reformasi Birokrasi, Prof. M. Nasir di Ruang Tepian I Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim.
Pada kunjungan tersebut juga Stafsus Wapres didampingi oleh Asisten Staf Khusus Wapres, Yulian Hadromi, Siti Hanna Maruf Amin dan M. Mashudi.
Wagub Hadi Mulyadi mengucapkan terima kasih atas kedatangan Stafsus Wapres RI dan rombongan di kota Samarinda. Dalam pertemuan tersebut, Wagub juga menyampaikan bahwa terkait pelayanan publik dalam konteks perizinan (investasi), Kaltim mengeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) terbanyak di seluruh Indonesia yaitu 85 ribu NIB artinya proses perizinan berjalan dengan baik dan untuk perizinan terkait UMKM masuk 10 besar dari NIB yang dikeluarkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk UMKM. Artinya apa yang diingini oleh Bapak Wakil Presiden terkait dengan penggerakan UMKM telah dilakukan dengan baik oleh Kaltim. Selain itu, Kaltim menduduki nomor 2 di Indonesia untuk ekspor komoditas ditengah pandemi saat ini.
Wagub mewakili Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kaltim sangat berterima kasih kepada Pemerintah ketika memutuskan memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim. Wagub yakin ketika IKN dipindah ke Kaltim akan terjadi pemerataan keuangan pemerintah pusat dan daerah termasuk pembangunan khususnya Jawa dan luar Jawa.
