Oleh Hasanuddin Atjo (Mantan Kepala Bappeda Sulawesi Tengah)
Selasa siang 14 Juli 2020 dengan menerapkan protokol Covid-19, kembali melaksanakan perjalanan Palu – Makassar dengan JT 855.
Cuaca kembali cerah meskipun di pagi hari mendung, sehingga dari mulut Teluk Palu di atas ketinggian saya bisa melihat wilayah Tambu, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Wilayah ini berhadapan dan agak segaris dengan calon Ibukota Negara baru di Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Kemudian seperti biasa, saya mulai menulis artikel dengan mengandai-andai bagaimana dampak “Tol Tambu-Kasimbar” bila terwujud terhadap ekonomi di bagian Timur dan Barat Indonesia. Kemudian saya mulai membuka isi bagasi pikiran satu per satu.
Produk Domestik Bruto Indonesia disingkat PDB tahun 2019 sebesar Rp 15.833,9 triliun atau $US 1,1 triliun dan PDB perkapita Rp 59,1 juta atau $US 4.100. Kontribusi kawasan barat terhadap capaian PDB sebesar 81 persen dan sisanya atau 19 persen dari kawasan timur Indonesia. Ada sebuah harapan yang ingin dicapai oleh negeri ini, yaitu menjadi “Indonesia Hebat” di tahun 2045 dengan pendapatan PDB mencapai $US 5 triliun, dan PDB perkapita $US 23.000, serta distribusi PDB antara kawasan barat dan timur diharapkan tidak timpang dan semakin proporsional.
Meskipun dunia menghadapi krisis ekonomi yang mengarah ke depresi karena dampak pandemic Covid-19, ada dua sektor usaha yang tetap eksis dan menjadi harapan sebagai penggerak ekonomi, yaitu pangan dan energi. Program Kemandirian dan ketahanan pangan maupun energi negeri ini, semakin dirasakan begitu strategis dan penting bagi keberlanjutan pembangunan bagi sebuah negara.
Karena itu, Presiden Joko Widodo tetap bersemangat dan akan lebih memprioritaskan pengembangan sektor pangan dan energi di negeri ini untuk beberapa tahun ke depan. Semangat ini juga didukung oleh dua hal. Pertama Indonesia adalah negara sangat potensial dibidang agraris dan maritim dan ditunjang oleh iklim tropis. Kedua Soekarno, Presiden Pertama RI mengatakan, “siapa yang menguasai pangan dan energi, maka dialah yang akan menguasai dunia”
Sejumlah sinyal dapat ditangkap sebagai indikasi dari perkiraan itu antara lain; Pertama Presiden Joko Widodo akan menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai “New Food Estate”, kawasan produksi pangan di lahan gambut sejuta ha; Kedua mendorong investasi pada sektor perikanan dan kelautan di timur Indonesia sebagai lumbung ikan untuk penyedia protein; Ketiga tatakelola tambang terkait energi dan mineral lebih terkendali, maka kewenangan pengelolaan mineral dan batubara , yang tadinya berada di daerah, kini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Undang Undang nomor 3 tahun 2020.
Faktor ketersediaan dan distribusi menjadi salah satu kunci sukses mewujudkan kemandirian maupun ketahanan pangan dan energi itu. Salah satu masalah negara maritim dengan jumlah pulau paling banyak di dunia adalah, dukungan moda transportasi darat dan laut , dan dipandang perlu menjadi perhatian. Karena itu integrasi tol laut dan tol darat yang telah diprogramkan beberapa waktu lalu, dirasakan makin penting dan dibutuhkan. Keseimbangan antara ketersedian dan distribusi menjadi pengalaman berharga, ketika menjadikan NTT sebagai lumbung daging sapi untuk mengsuply kebutuhan daging di Pulau Jawa, yang menunjukkan bahwa laju ketersediaan daging justru yang menjadi soal, bukan pada tataran distribusi.
Menjadikan provinsi Kalimantan Tengah, yang cenderung berada di barat sebagai lumbung pangan baru dan menjadikan timur sebagai lumbung ikan hasil budidaya dan tangkap, maka faktor ketersediaan pangan diprediksi dan diyakini tidak lagi menjadi masalah, karena priode produksinya relatif singkat dan teknologi telah dimiliki. Dan yang justru akan jadi hambatan dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan itu adalah efisiensi dalam rantai distribusi. Karena itu dibutuhkan sebuah skenario untuk membangun efisiensi itu.
Bila melihat peta Kepulauan NKRI, pulau Sulawesi posisinya berada diantara gugusan pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan dengan gugusan Maluku dan Papua. Dalam konteks transportasi laut dengan posisi seperti itu , pulau Sulawesi menjadi penghalang bagi pelayaran dari barat ke timur atau ALKI II ke ALKI III dan sebaliknya. Armada yang berlayar tentunya harus berputar ke arah utara atau selatan dari pulau Sulawesi.
Program pindahnya Ibukota Negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, menjadi salah satu pemicu lahirnya gagasan membangun “Tol darat Tambu-Kasimbar” yang akan melintasi di leher pulau Sulawesi sepanjang 20 km, menghubungkan ALKI II di sekat Makassar dan ALKI III di teluk Tomini. Dengan integrasi tol laut dan darat, maka diperoleh efisiensi waktu sampai 50 persen dibanding jalur reguler memutar ke utara arau selatan pulau Sulawesi.
Gagasan ini telah disampaikan oleh kepala Bappeda Sulawesi Tengah, Hasanuddin Atjo dalam rapat kerja Gubernur se Sulawesi dengan kementrian Bappenas di tanggal 3-5 Agustus 2019 di Manado dan ditindak lanjuti oleh surat Gubernur Longki Djanggola , 3 September tahun 2019 kepada Presiden Joko Widodo yang salah satu poinnya mengusulkan menaikkan status jalan Tambu-Kasimbar dari jalan Provinsi menjadi jalan Nasional.
Bila “Tol Tambu-Kasimbar” dapat terwujud, kemudian diintegrasikan dengan program tol laut yang sudah lebih dahulu bergulir, maka distribusi orang, barang dan jasa dari barat ke timur dan dari ibukota negara yang baru ke timur atau sebaliknya akan lebih singkat dan semakin efisien. Selanjutnya akses darat dari Morowali Utara Sulawesi Tengah di teluk Tolo ke Tojo unauna Sulawesi Tengah di teluk Tomini, juga dibuat sama baiknya dengan akses darat selat Makassar dengan teluk Tomini (Tol Tambu-Kasimbar).
Akses darat menghubungkan teluk Tolo dan teluk Tomini dipandang penting jarena akan terkait dengan distribusi selain pangan, juga energi terutama baterai lithium sebagai energi penggerak terbarukan untuk kenderaaan, rumah tangga serta penerangan. Saat ini sementara di bangun di kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah Pabrik Lithium yang konon kabarnya terbesar di dunia.
Dari ulasan ini menunjukkan bahwa ada keyakinan kita Indonesia bisa membangun kemandirian maupun ketahanan pangan dan energinya, Indonesia bisa mewujudkan cita-citanya menjadi “Indonesia Hebat” di tahun 2045. Dan ini semua akan berpulang kepada komitmen dari Peminpin dari tingkat daerah hingga ke Pusat.
Bagi Provinsi Sulawesi Tengah ini merupakan sebuah kesempatan emas untuk berperan bagi sebuah kepentingan nasional dan daerah, yang ujungnya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. Semua ini juga kembali berpulang kepada Nachoda yang akan dilahirkan oleh pesta demokrasi 2020, 2022 dan 2024. Populer karena kualitas akan menjadi penentu, bukan populer karena sebuah skenario pencitraan. SEMOGA.
