PALUEKSPRES, PALU – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu diminta mengalokasikan dana cadangan kesehatan dalam APBD tahun 2022. Permintaan ini dikemukakan Wakil Ketua II DPRD Palu, M Rizal dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Palu, Selasa 9 November 2021.
Menurut Rizal, anggaran cadangan kesehatan itu penting untuk mengantisipasi adanya warga miskin yang belum tercover sebagai peserta BPJS kesehatan saat berobat di rumah sakit.
Menurutnya dalam beberapa laporan yang ia terima, telah terjadi beberapa kasus warga kurang mampu tidak tertangani dengan baik saat berobat ke rumah sakit karena belum menjadi peserta BPJS kesehatan.
“Karena mereka tidak memiliki BPJS dan kartu BPJS mereka bermasalah,”kata Rizal.
Apalagi kata Rizal, disejumlah daerah lain, pemerintah daerahnya memang mengalokasikan dana cadangan untuk kepentingan terkait kesehatan.
“Program oase pada Dinas Kesehatan Kota Palu, cukup baik. Namun tidak bisa menangani kondisi tertentu, misalnya persoalan BPJS kesehatan,”tekannya.
Menurutnya, karena ketiadaan dana cadangan untuk kepentingan itu, dikawatirkan nantinya masyarakat kurang mampu jadi takut untuk berobat ke rumah sakit.
“Masyarakat yang tidak mampu, akhirnya takut berobat ke rumah sakit. Karena tidak memiliki BPJS maupun BPJS mereka bermasalah,”sebutnya.
Dibagian lain, Rizal juga berharap agar Pemkot Palu memberi perhatian bagi kesejahteraan guru honorer di Kota Palu.
Walaupun kata Rizal, para honorer telah diupah melalui dana biaya operesional sekolah BOS.
“Karena disisi lain honor padat karya, ketua RT/ RW yang ada di Kota Palu telah dinaikan upahnya,”jelas Rizal.
Terlebih lanjut Rizal, salahsatu kampanye politik Wali Kota Palu adalah janji akan menaikan upah bagi pekerja harian lapangan.
“Kesejahteraan para honorer ini perlu juga diperhatikan Pemkot Palu sebagai apresiasi dan penghargaan bagi guru honorer,”pungkasnya. (mdi/paluekspres)
