PALUEKSPRES, PALU– Penyaluran dana stimulan perbaikan rumah rusak akibat bencana alam 2018 di Kota Palu diperpanjang hingga 25 Juli 2022. Ini menjadi perpanjangan ketiga untuk pemanfaatan dana stimulan tahap dua tahun 2020-2021.
Sebelumnya batas akhir penyaluran dan pemanfaatan stimulan tahap dua yakni 25 Oktober 2021 silam. Namun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merekomendasikan adanya perpanjangan sesuai usulan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palu.
Kepala BPBD Palu Presli Tampubolon menejelaskan perpanjangan ini disetujui karena mengingat masih adanya kendala-kendala teknis terkait Laporan Pertanggung jawaban (LPj) ditingkat penerima manfaat. Termasuk adanya persetujuan BNPB atas usulan data baru penerima sebanyak 4.770 unit rumah.
“Ini pengajuan usulan perpanjangan kedua atas stimulan tahap dua karena perpanjangan pertama itu sampai 25 Oktober 2021.
Sebelum itu,kami melakukan pengusulan kembali perpanjangan kedua stimulan tahap dua. Jadi ini bukan diartikan sebagai stimulan tahap tiga,” ungkap Presli, Kamis 11 November 2021 di kantornya.
Menurutnya pemanfaatan stimulan tahap 2 dilaksanakan sampai 25 Juli 2021. Setelah itu dilakukan perpanjangan tahap pertama stimulan tahap dua sampai pada 25 Oktober 2021.
“Maka itu atas usulan kita, diproses kembali perpanjangan dan sudah direkomendasikan BNPB dan disetujui Kementerian Keuangan,”jelasnya.
Presli menuturkan perpanjangan kali ini dilakukan untuk dua hal. Pertama terkait pengelolaan dana hibah stimulan pada perpanjangan satu tahun 2020 yang belum selesai. Karena masih ada masyarakat yang sedang dalam proses pemanfaatan dana. Baik untuk stimulan yang disalurkan tahun 2020 maupun 2021.
“Utamanya pengelola dana stimulan dengan kategori rusak berat. Itu harus dimanfaatkan sesuai peruntukan perbaikan rumah. Karena masih banyak yang belum selesai. Termasuk stimulan tahap dua dengan jumlah 17. 589 tahun 2021. Masih menyangkut laporan pemanfaatan perpanjangan,”tuturnya.
Yang kedua adalah terkait pemanfaatan usulan data baru susulan sebanyak 4.770 unit tersebut.
Namun terhadap ini, Presli menyebut sejauh ini masih dalam review APIP BNPB RI dan belum diserahkan ke BPBD Palu.
