PALUEKSPRES, PALU– Stabilitas Sektor Jasa Keuangan di Provinsi Sulawesi Tengah dinilai terkendali dengan baik meskipun pandemi belum berakhir tercermin dari peningkatan indikator di sektor jasa keuangan. “Stabilitas sektor jasa keuangan terkendali berkat sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak,” kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah Gamal Abdul Kahar saat membuka kegiatan Kumpul Jurnalis Sulteng, Rabu (24/11/2021), di Pos Resort, Tentena, Kabupaten Poso.
Periode bulan September 2021 kata Gamal, OJK mencatat peningkatan kinerja perbankan di Provinsi Sulawesi Tengah, di antaranya, aset tercatat sebesar Rp48,49 triliun, meningkat 9,09 persen secara year on year (yoy). Kredit tercatat Rp35,37 triliun, meningkat 9,09 persen secara year on year. Kemudian, dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp27,53 triliun, meningkat 5,29 persen secara year on year. Serta, NPL terpantau stabil di angka 2,64 persen.
Selain itu, piutang perusahaan pembiayaan tercatat Rp3,87 triliun, meningkat 26,26 persen secara year on year dengan NPF yang cukup stabil di angka 2,11 persen.
Selain peningkatan kinerja tersebut lanjutnya, OJK mencatat sektor perasuransian di Sulteng masih mengalami tekanan pasca pandemi dengan pencapaian kinerja di antaranya, premi asuransi umum tercatat sebesar Rp129 miliar, menurun 18,34 persen secara year on year. Sedangkan klaim tercatat sebesar Rp44,63 miliar, menurun 30,47 persen secara year on year.
Selanjutnya, premi asuransi jiwa tercatat sebesar Rp324 miliar, meningkat 10,24 persen scara year on year, sedangkan klaim tercatat sebesar Rp278 miliar, meningkat 16,67 persen secara year on year.
Gamal menegaskan, OJK memproyeksi tren peningkatan kinerja sektor jasa keuangan di Provinsi Sulteng masih akan berlanjut seiring dengan perbaikan ekonomi masyarakat akibat kebijakan stimulus perekonomian yang masih berlanjut, adanya re opening aktivitas ekonomi secara bertahap, percepatan vasinasi, dan penurunan tingkat penyebaran Covid-19.
Pada kesempatan tersebut, Gamal Abdul Kahar juga mengatakan tren permintaan restrukturisasi sampai dengan saat ini relatif melandai usai penerapan PPKM level 3. Hal itu disebabkan perekonomian sedang dalam track pemulihan.
“Penyebabnya, kebijakan pembatasan sosial telah dilonggarkan, dan risiko penyebaran virus menurun secara signifikan,” kata Gamal.
Selain itu kata Gamal, berbagai kebijakan stimulus peerekonomian pemerintah, OJK, dan Bank Indonesia dinilai cukup efektif mendorong pemulihan. Antara lain, program relaksasi pajak UMKM, insentif pajak properti, insentif pajak kendaraan bermotor, penempatan dana PEN pada perbankan, program subsidi bunga penjaminan UMKM, bantuan sosial dan sebagainya.
Gamal menambahkan, untuk diketahui sampai dengan bulan Juli 2021, restrukturisasi telah diberikan kepada Bank Umum sebanyak 38.709 debitur dengan nilai Rp2,58 trliun. BPR sebanyak 82 debitur dengan nilai Rp7,5 miliar. Perusahaan Pembiayaan sebanyak 71.193 debitur dengan nilai Rp28,4 miliar. Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebanyak 744 debitur dengan nilai Rp28,4 miliar. (bid/paluekspres)
Walau Pandemi Belum Berakhir, Stabilitas Sektor Jasa Keuangan di Sulteng Terkendali
