PALUEKSPRES, PALU – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu mengusulkan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang fasilitasi Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (PPGNPN)
Ranperda inisiatif tersebut dibahas DPRD dalam rapat paripurna DPRD, dengan agenda penyampaian hasil kajian Bapemperda atas naskah akademik dan Ranperda PPGNPN dan prekursor narkotika sebagai usul hak prakarsa DPRD oleh pimpinan dewan,
Selasa malam 30 November 2021 di Ruang Sidang Utama DPRD Palu.
Ketua Bapemperda DPRD Palu, Farden Saino, pengusul perlu menyampaikan bahwa sesuai keputusan DPRD Kota Palu Nomor 188.34/55/produk hukum dan dokumentasi tentang program pembentukan Perda Kota Palu tahun 2021 tanggal 02 September 2020, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan DPRD Kota Palu Nomor 188.34/66.a/produk hukum dan dokumentasi tentang perubahan ketiga atas keputusan DPRD Kota Palu Nomor 188.34/55/produk hukum dan dokumentasi.
Tentang program pembentukan Perda Kota Palu tahun 2021 tanggal 15 November 2021 Ranperda tentang fasilitasi PPGNPN dan prekursor narkotika telah masuk dalam program pembentukan Perda Kota Palu.
“Hal itu sebagai syarat utama rancangan peraturan daerah akan masuk dalam tahapan pembentukan Perda kedua. Yakni penyusunan setelah tahapan perencanaan telah selesai dilaksanakan sesuai mekanisme pembentukan Perda, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Farden Saino mengatakan, Ranperda tersebut diinisiasi Bapemperda dan menjadi Ranperda pertama yang diajukan Bapemperda pada masa jabatan 2019-2024.
“Ini merupakan bentuk kebanggaan tersendiri bagi Bapemperda khususnya anggota DPRD Kota Palu masa jabatan 2019-2024. Yang mencoba memberi warna dalam pergulatan membentuk Perda,”, katanya.
Ranperda itu menjadi keinginan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat di tengah tuntutan lahirnya produk hukum daerah berkualitas, dan mampu menjawab tantangan zaman dengan berlaku secara efektif, hasil guna dan tepat guna.
Ranperda inisiatif lahir berdasarkan beberapa kajian, pertimbangan dan masukkan dari berbagai komponen kelembagaan. Khususnya melihat perkembangan di Kota Palu yang tingkat peredaran dan konsumsi narkotika sudah tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang biasa, namun di lakukan secara extra ordinary atau cara-cara luar biasa.
Dalam naskah akademik Ranperda PPGNPN dan prekursor narkotika , disebutkan Sulteng menempati urutan empat secara nasional dalam penyalahgunaan Narkotika. Sementara secara skala regional Kota Palu menempati urutan tertinggi di Sulteng terhadap penyalahgunaan narkotika.
Farden menerangkan, dalam rentan waktu Juni hingga Oktober 2021, pihaknya telah membentuk tim penyusun naskah akademik dan dibantu tenaga ahli perancang peraturan perundang-undangan yang berasal dari Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sulteng.
Termasuk panitia fasilitasi penyusunan yang berasal dari sekretariat DPRD Kota Palu dan bagian hukum Setda Kota Palu.
Sementara untuk memenuhi syarat partisipasi masyarakat sebagai bagian integral pelaksanaan asas demokrasi sebagaimana ketentuan perundang-undangan, Bapem juga telah melaksanakan konsultasi publik atau focus grup discussion.
Dengan locus, Kecamatan Tatanga, Palu Selatan dan Kecamatan Palu Utara.
Selain itu, pihaknya juga telah melaksanakan beberapa pertemuan seperti rapat finalisasi, rapat pengkajian hasil konsultasi publik, maupun rapat pengkajian. Itu setelah pimpinan DPRD melakukan penyampaian untuk mengkaji kembali secara holistik, sistematis dan tata cara penulisan peraturan perundang-undangan.
“Pada Ranperda ini, ruang lingkup pengaturannya adalah, pencegahan, antisipasi dini, penanganan, rehabilitasi, pembinaan dan pengawasan, tim terpadu, partisipasi masyarakat, monitoring, evaluasi dan pelaporan, penghargaan dan pendanaan,” demikian Farden Saino. (mdi/paluekspres)
