PALUEKSPRES, PARIMO – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Kamiludin Pasau mengatakan, Kabupaten Parigi Moutong dengan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki belum berjalan secara optimal.
Hal itu disampaikanya pada kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) sinkronisasi pengelolaan arsip melalui aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis dan terintegrasi (Srikandi) untuk operator organisasi perangkat daerah di Parimo, berlangsung di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Selasa (7/12/2021).
Dia mengatakan, dalam penguatan tata kearsipan daerah, pengelolaan dan pemanfaatan kearsipan daerah itu sebagai salah satu sumber literasi. Menurutnya, belum optimalnya upaya pengelolaan dan pemanfaatan kearsipan daerah di Parigi Moutong, diakibatkan beberapa faktor.
Salah satunya adalah, penguatan kearsipan belum masuk dalam prioritas pembangunan dan pengembangan pemerintah daerah.” Ini kan aneh juga, padahal arsip itu adalah bagian dari urusan wajib,” ujarnya.
Namun hal itu kata Kamiludin, belum mendapat apresiasi dari pemerintah daerah, dan mungkin saja masih terkendala dengan turunan aturan dari atas kebawah. Sehinga arsip itu tidak dilihat sebagai simbol kebutuhan.” Jadi betapa pentingnya arsip ini dalam kehidupan kita,” ucapnya.
Menurut dia, untuk saat ini beberapa daerah termasuk Kabupaten Parigi Moutong, pengelolaan arsip itu masih menggunakan cara konvensional. Sementara sudah ada aturan mengatur bahwa, segala bentuk penanganan kearsipan harus dilakukan secara sistematis melalui Informasi dan Teknology (IT).
“Dan kami telah melatih dua orang operator, ini merupakan kerjasama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Dinas Kominfo setempat. Jadi kegiatan server dan jaringan daerah sebagai admin itu dari Dinas Kominfo. Sementara, untuk admin OPD, ada di OPD masing-masing,” jelasnya.
Menurutnya, Parigi Moutong baru sekitar 15 OPD yang menyusun Jadwal Retensi Arsip (JRA). Sementara, OPD yang telah menyelesaikan JRA yakni, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Disdikbud, Badan Keuangan Daerah, dan BKPSDM.
“Selebihnya itu ada 11 OPD baru sementara menyusun JRA, dan yang lainnya sama sekali belum menyusun. Jadi arsip itu tidak bisa di musnahkan jika OPD tidak memiliki JRA,” ungkapnya.
Lanjut dia mengatakan, arsip harus disimpan di OPD masing-masing. Bahkan, ada arsip yang sudah rusak dan di makan rayap.” Dan itu belum diolah. Kami bingung, mau mengola seperti apa, karena OPD belum memiliki JRA. Sebab, JRA merupakan pedoman kami untuk memastikan mana yang masuk arsip musnah dan mana menjadi arsip statis,” tuturnya.
Ia menambahkan, untuk pemusnahan, pihaknya baru memusnahkan arsip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta arsip milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu sendiri.” Jadi baru dua OPD selesai kami lakukan pemusnahan arsipnya. Kami juga tidak memiliki arsiparis yang merupakan tenaga fungsional yang bisa menilai arsip itu musnah atau tidak,” ujarnya. (asw/paluekspres)
Pengelolaan Kearsipan di Parimo Dinilai Belum Optimal
