PALU, PE – Walikota Palu, Hidayat menyampaikan hasil kerjanya selama setahun belakangan sepanjang 2016 di hadapan para wakil rakyat Kota Palu, Senin 6 Maret 2017.
Hasil kerjanya itu disampaikan Hidayat dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Palu Tahun Anggaran 2016 yang disampaikan dalam sidang paripurna dewan.
Menariknya, dalam resume laporannya, Hidayat samasekali tak menyinggung sedikitpun soal nasib Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu yang saat ini berada pada status kritis versi Dewan KEK Nasional.
Orang nomor satu di Kota Palu itu hanya membeberkan sejumlah program gagasan yang telah diluncurkannya juga program-program umum yang sifatnya pemeliharaan dan perawatan fasilitas umum.
Di antaranya soal penetapan 18 kelurahan inovatif di Palu, kemudian soal peningkatan pelayanan di bidang kesehatan melalui Puskesmas dan soal keberhasilan penertiban PKL di Pasar Inpres Manonda, dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa wilayah Kota Palu.
Namun, Hidayat tidak menyentil sedikitpun soal kejelasan lebih lanjut status KEK Palu yang akan berakhir batas waktu persiapan infrastruktur dasarnya pada Mei mendatang.
Anggota dewan, Hamsir yang juga Wakil Ketua Pansus yang akan membedah LKPj Walikota Hidayat menyoroti itu.
Politisi Hanura itu menilai tidak ada progres yang signifikan terkait program ataupun pembangunan fisik yang dilakukan Hidayat sepanjang setahun pertama pemerintahannya.
Menurut Hamsir, secara garis besar, Hidayat tidak menyajikan pencapaian-pencapaian yang bersifat program mendongkrak PAD.
Hamsir kemudian mencoba membandingkan pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan Hidayat.
Dia menilai sepertinya Hidayat lebih tertarik dengan program-program yang bersifat seremonoial.
“Misalnya kalau di zaman pak Cudy (Rusdy Mastura,red) jelas kita lihat apa yang beliau kerjakan. Misalnya membangun Mal Tatura. Menggagas KEK Palu. Kita maunya yang program yang besar seperti itu. Seperti gagasan menggelar Palu Nomoni. Tetapi, Palu Nomoni itu pun kan hanya seremoni. Tujuan kita mendatangkan wisman tidak tercapai,” tandasnya.
Menurutnya, Hidayat terlalu lambat dalam merealisasikan visi misi sebagai pemerintah Kota Palu.
Meski mengapresiasi gebrakan Hidayat yang membangun karakter generasi muda Palu melalui program tambahan belajar agama bagi siswa SD namun, menurutnya, sebaiknya itu dilakukan berbarengan dengan program pembanguna fisik lainnya.
“Yah, saya melihat gerakan beliau agak lambat. Bagus sih kalau dia memperhatikan pula pembangunan SDM melalui sejumlah program, cuma saya kira perhatiannya tak melulu untuk itu. Program pembangunan fisik lainnya pun harus diikutkan,” tukasnya.
Dia menegaskan yang dimaksudkannya adalah soal KEK. Dari awal hingga akhir laporannya, Hidayat tak sedikitpun menyinggung soal KEK. Padahal KEK menjadi program penting dalam pembangunan Kota Palu untuk jangka panjang.
Dia malah mengkritisi program Hidayat terkait pengembangan UKM di tingkat kelurahan melalui program kelurahan inovatif. Kebijakan Hidayat yang terlihat tak samasekali mendukung KEK menurut Hamsir malah menjadi batu sandungan bagi program pengembangan UKM yang digagas Hidayat melalui program kelurahan inovatif itu.
“Kalaupun itu dikembangan, pertanyaannya mau dipasarkan kemana semua? Kalau seandainya KEK ini dikembangkan malah, itu menjadi mata rantai dan hubungan yang baik antara program kelurahan inovatif ini dengan keberadaan KEK. Karena, bisa saja, hasil-hasil produksi para UKM kelurahan disalurkan ke KEK,” tandasnya.
Soal KEK, Hamsir mengatakan akan menindaklanjutinya dalam Pansus nanti.
“Mungkin itu menjadi salah satu yang akan kita bahas dalam Pansus,” ujarnya.
Untuk diketahui, dalam LKPj, Hidayat menyinggung soal realisasi pencapaian APBD 2016. Dia mengklaim pencapaian pendapatan sebesar 96,40 persen atau sekira Rp1,39 triliun dari total sekira Rp1,4 triliun. Data itu kata dia sebelum diaudit BPK.
Sementara realisasi PAD mengalami penurunan sebesar 36,79 persen dibanding tahun 2015.
Sedangkan untuk belanja daerah realisasinya mencapai Rp1,38 triliun dari target Rp1,46 triliun atau sebesar 94,2 persen. Untuk belanja daerah terjadi peningkatan sebesar 5,48 persen dibanding 2015. Namun dia tak menjelaskan lebih rinci berapa nominal peningkatan itu.
(mrs/Palu Ekspres)
