PALUEKSPRES, PALU– Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada 2021 menembus angka dua digit. Di satu sisi kualitas manusia yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat rendah secara nasional. Sulteng menduduki peringkat 25 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia.
Menyikapi rendahnya pencapaian kualitas sumber daya manusia (SDM) di Sulteng, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng melalui BAPPEDA mendorong pemerintah kabupaten/kota se-Sulteng guna meningkatkan IPM Tahun 2022, fokus sasaran dibidang pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, Pemprov Sulteng juga berkomitmen mengentaskan kemiskinan melalui Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 atau disingkat GERCEP GASKAN BERDAYA dengan berkolaborasi pemerintah kabupaten/kota.
Saat membuka acara, Gubernur Sulteng H.Rusdy Mastura mengatakan tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah cenderung mengalami penurunan, yakni dari 403.700 jiwa atau 13,06 % persen dari total penduduk pada tahun 2020, menjadi 381.210 jiwa atau 12,18 % pada tahun 2021.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 mampu menyentuh angka 2 digit yaitu sebesar 11,70 %, berada pada urutan ketiga tertinggi secara nasional dan jauh lebih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka 3,69 %.
“Sedangkan pada indikator pencapaian peningkatan kualitas sumber daya manusia, IPM Provinsi Sulawesi Tengah naik dari 69,55 poin pada 2020 menjadi 69,79 poin pada 2021,” kata Gubernur Rusdy Mastura di Kantor BAPPEDA, pada Kamis (19/5/2022).
Secara relatif, IPM Provinsi Sulawesi Tengah lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya yaitu berada pada urutan ke- 25 secara nasional dan lebih rendah dari capaian IPM nasional yang sebesar 72,29 poin.
Terakhir, gubernur berharap pemerintah kabupaten/kota serta instansi vertikal aktif berkoordinasi dalam rangka mengidentifikasi berbagai permasalahan dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam upaya peningkatan IPM Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan.
“Tujuan kegiatan untuk menyusun prioritas pencapaian indikator IPM bidang pendidikan dan kesehatan berdasarkan standar pelayanan minimal serta mensosialisasikan rancangan pedoman umum program pengentasan kemiskinan,” kata ketua panitia yang juga merupakan Kabid Perencanaan Sosial Budaya, DR.Irwan, S.Pd, M.Si saat membacakan laporannya.
