Parigi Moutong, PaluEkspres.com – Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Agus Salim mengatakan, pihaknya menerima satu laporan gugatan pasca Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang digelar pada Senin, 27 Juni 2022, di Parimo.
Menurut Agus, ada dua calon kepala desa yang datang ke Dinas PMD atau Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) tingkat Kabupaten Parigi Moutong, untuk menyampaikan gugatan mereka soal dugaan politik uang yang terjadi pada Pilkades Ambesia Selatan Kecamatan Tomini.
“Ada dua calon kades bersama timnya datang ke kami untuk menyampaikan keberatanya mengenai hasil Pilkades yang digelar 27 Juni 2022,” ungkap Agus Salim di Parigi, Rabu, 29 Juni 2022.
Namun, secara aturan pihaknya menyampaikan kembali bahwa, sesuai mekanisme dan prosedur dari keberatan itu, harus disampaikan secara tertulis.” Dan itu yang belum dilakukan. Makanya hari ini mereka pulang ke desanya. Insya Allah (Besok) keberatan itu dimasukan kembali secara tertulis,” ujarnya.
Menurutnya, tanggal 30 Juni 2022, baru akan masuk pada tahapan yang menampung semua keberatan dari beberapa desa yang melaporkan, untuk dikaji dan diteliti secara seksama sesuai dengan jadwal tahapan-tahapan yang telah diamanatkan dalam petunjuk teknis pada Peraturan Bupati.
“Jadi, perhari ini baru ada satu laporan keberatan yang masuk,”ungkapnya.
Dalam laporan tertulis tersebut kata Agus, pelapor harus bertandatangan, baik calon atau orang yang dikuasakan. Sejauh ini, dari 97 desa yang menyelenggarakan Pilkades, baru 87 desa yang masuk dalam rekapitulasi Panitia Pemilihan Kepala Desa ((P2KD) Kabupaten.
“Jadi masih ada 10 desa lagi kami tunggu yang belum masuk hasil plenonya.” ujar dia.
Ia menambahkan, mengenai proses penyelenggaraan Pilkades baru-baru ini, berjalan efektif. Namun, ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan diperbaiki kedepan. Salah satunya, sosialisasi yang harus ditingkatkan.
“Ini baru terungkap, rupanya teman-teman dari Ambesia Selatan tadi mereka datang kesini, sebelumnya sudah bertemu dengan P2KD Desa setempat. Tapi, tidak direspon. Sehingga mereka kesini tidak membawa laporan secara tertulis.” ujarnya.
Dengan begitu, ia mengganggap sosialisasi terkait penyelenggaraan Pilkades tidakķ tersampaikan. Begitu pun halnya dengan penyelenggaraan, sebetulnya dimasa tenang atau tiga hari jelang voting day tidak ada kegiatan soal Pilkades.
“Tapi ternyata, di desa itu ada kegiatan termasuk bagi-bagi jilbab, bagi-bagi uang, dan sebagainya. Jadi, itu yang perlu kita benahi semua, disamping itu, regulasi yang harus kita atur.” kata dia. (asw)
