PALU, PE – Menjelang berakhirnya masa pengampunan pajak atau tax amnesty pada 31 Maret mendatang, Kantor Pajak Pratama Palu mencatat telah menyelamatkan sekira Rp74 miliar penerimaan negara dari pajak.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu, Sihaboedin Effendy, Kamis 9 Maret 2017 menuturkan dari hasil evaluasi sementara terlihat belum banyak yang memanfaatkan kesempatan pengampunan pajak ini.
Padahal, ini adalah kesempatan sekali dalam seumur hidup. Dia menyebutkan kelompok yang paling sulit diajak untuk mengikuti program ini adalah kelompok dari pelaku UMKM.
“Padahal kita sudah mensosialisasikan dengan turun langsung ke pasar-pasar. Baik pasar Inpres Manonda, pasar Masomba, Mal-mal maupun di pasar-pasar yang ada di empat wilayah lingkungan kerja kantor Pajak Palu,” terangnya.
Sihaboedin yang akrab disapa Budi ini mengingatkan para pelaku UMKM agar tidak membuang kesempatan baik ini.
“Karena kalau sudah berakhir secara otomatis tarif pajak akan berlaku normal seperti biasa. Kalau inikan diberi pengampunan tebusannya hanya 0,5 persen. Kalau sudah habis program ini, semua tarif pajak akan diberlakukan lagi seperti biasanya,” ujarnya.
Karena itu dia berharap kepada pihak-pihak yang saat ini belum mengikuti tax amnesty agar segera mendatangi kantor pajak palu dan melaporkan harta kekayaan yang ada untuk kemudian menebus pajaknya.
Data Kantor Pajak Pratama Palu mencatat sampai dengan 8 Maret 2017, berdasarkan Jenis Wajib Pajak (WP) untuk badan usaha tercatat sebanyak 596 yang sudah melapor dengan total tebusan mencapai Rp13 miliar lebih.
Kemudian untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang mendaftar sebanyak 1.997 dengan jumlah tebusan mencapai Rp61 miliar lebih.
Sementara data keseluruhan sejak program ini diluncurkan pada Juli 2016, tercatat wajib pajak yang sudah mengikuti program ini sebanyak 2.593 dengan total uang tebusan mencapai sekira Rp 74 miliar lebih.
Program tax amnesty adalah program pengampunan pajak yang dicetuskan oleh pemerintahan Jokowidodo untuk mendorong peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Program ini berlaku untuk pajak yang belum dilaporkan periode tahun 2015 ke bawah.
Dengan kebijakan ini, pemerintah memberi sanksi denda pajak hanya sebesar 0,5 persen bagi wajib pajak yang belum menunaikan kewajiban pajaknya.
(mrs/Palu Ekspres)
