PALUEKSPRES, PALU- Wakil Wali Kota Palu dr Reny A Lamadjido, berjanji akan menindaklanjuti sembilan tuntutan DPC Organda Kota Palu
“Kami dari Pemkot Palu siap,”tandas Wawali menjawab massa aksi DPC Organda Palu yang berunjuk rasa di depan kantor wali kota Senin (12/9/2022).
Sembilan tuntutan DPC Organda dalam aksi tadi pagi ini adalah:
Pertama, meminta Pemerintah Kota Palu tegas dan mengambil langkah dalam pengawasan penyaluran BBM serta menjamin pasokan dan kelancaran pasokan BBM.
Kedua, memperhatikan dan memprioritaskan angkutan umum dan barang dalam penyaluran BBM. Menurut mereka, sebab angkutan umum dan barang bagian dari pergerakan ekonomi di Kota Palu.
Ketiga, meminta pemkot segera memberi dan menetapkan pedoman penyesuaian tarif angkutan kota.
Keempat, meminta perbaikan administrasi angkutan jalan dengan melibatkan DPC Organda Palu untuk memperjelas posisi angkutan umum yang resmi dan ilegal.
Kelima, melakukan langkah-langkah sistematis dan berkelanjutan untuk penegakan hukum terhadap angkutan yang tidak berijin atau berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi bidang angkutan jalan sesuai aturan yang berlaku.
Keenam, meminta Pemkot Palu menutup operasional agen-agen atau PO yang tidak berbadan hukum. Dianggap merusak ekosistem industri angkutan umum jalan dan melangar azas keadilan dalam berusaha.
“Meninjau kembali angkutan berbasis online secara tegas yang kami anggap ilegal sebab tidak memenuhi syarat standar transportasi darat dan tidak berbadan hukum angkutan darat sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Astam.
DPC Organda Palu juga meminta pengoptimalkan fungsi terminal sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 200: Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Agar anggkutan perkotaan tidak bersinggungan dengan angkutan kawasan lain.
Astam juga berharap agar pemerintah segera melakukan forum lalu lintas dan angkutan jalan dengan melibatkan DPC Organda Kota Palu.
Wakil Wali Kota Palu mengatakan untuk urusan bongkar muat di terminal di bawah naungan Kementerian Perhubungan, Pemkot akan koordinasikan hal tersebut.
Demikian juga pengaturan jadwal pengisian BBM bagi angkutan umum di SPBU, Wawali menyebut akan mengundang pihak Pertamina dan Organda untuk mengaturnya.
