ROTTERDAM, PE – Hubungan diplomatik Turki dengan sejumlah negara Eropa memanas. Jerman, Austria, Swiss dan Belanda menolak kampanye referendum konstitusi Turki.
Sabtu (11/3) kemarin, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu tidak bisa menginjakkan kakinya di Rotterdam, Belanda. Pesawat yang membawa Cavusoglu ke Negeri Kincir Angin harus berputar-putar di udara dan akhirnya kembali ke Turki. Izin mendarat pesawat tersebut ditolak karena ada Cavusoglu di dalamnya.
Orang kepercayaan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan itu sejatinya akan menghadiri kampanye referendum konstitusi yang digelar warga Turki di Rotterdam. Acara tersebut dilarang pemerintah Kota Rotterdam dengan alasan keamanan. Mereka menyarankan kegiatan tersebut dilakukan dalam skala kecil di gedung kedutaan. Tetapi, saran tersebut tidak digubris.
Pemerintah Belanda juga sudah menyatakan tidak akan memfasilitasi kedatangan Cavusoglu ke Rotterdam. Tetapi, dia tetap datang. Sebelum datang, Cavusoglu malah menebar ancaman akan memberikan sanksi kepada Belanda jika menolak kehadiran dirinya. Belanda terbukti tidak takut dengan ancaman itu. Kini giliran Turki yang berang.
’’Kalian bisa membatalkan penerbangan menteri luar negeri kami sebanyak yang kalian suka. Tetapi, lihat saja nanti bagaimana penerbangan kalian bisa mendarat di Turki atau tidak,’’ ujar Erdogan. ’’Mereka tidak tahu diplomasi atau politik. Mereka adalah sisa-sisa Nazi. Mereka fasis,’’ tambahnya.
Belanda bukan satu-satunya negara yang menolak kampanye referendum konstitusi Turki. Referendum tersebut penting bagi Erdogan untuk memperkuat cengkeraman kekuasaannya. Sepekan lalu Cavusoglu juga tidak diizinkan menghadiri kampanye serupa di Hamburg, Jerman. Kampanye di Austria dan Swiss juga dilarang diselenggarakan.
Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menegaskan, tudingan Nazi dan fasis dari Erdogan sudah keterlaluan. Sikap mereka justru membuat kemungkinan mencari jalan keluar untuk kampanye Turki di Belanda menjadi tertutup.
’’Saya mengerti mereka marah. Tetapi, ini sudah di luar batas,’’ tegasnya.
(reuters/sha/c4/any/jpnn)
