Kejari Parimo mulai periksa pengadaan Bantuan Kapal Nelayan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi Moutong (Parimo), mulai memeriksa proyek pengadaan bantuan kapal nelayan Dinas Kelautan dan Perikanan Parimo.
Kejari menduga produk tidak sesuai spesifikasi.
Kepala Seksi Intel Kejari Parimo, Irwanto, SH mengatakan saat ini tengah mengumpulkan data atau Puldata dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket).
Dia menduga spesifikasi pengadaan bantuan kapal tersebut, tidak termuat dalam kontrak. Makanya, menjadi perhatian pihaknya dalam pemeriksaan.
“Saat ini kami masih melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan,” ujar Irwanto, SH, di Parigi, Selasa (7/2/2023).
Namun Irwanto, mengatakan kejari sudah mengundang sejumlah pihak terkait proyek itu. Mereka adalah mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Parimo, Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan. Termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“PPK pengadaan kapal ini kan sudah di mutasi ke Dinas lain,” kata Irwanto.
Untuk memastikan proses pengadaan kapal bantuan itu, kejari turut memeriksa kelompok nelayan penerima bantuan juga turut . Sehingga, dari hasil pemeriksaan, PPK masih menggunakan petunjuk teknis atau Juknis lama.
Padahal, tahun 2022 sudah terbit peraturan baru tentang Juknis pengadaan kapal tersebut. Kemudian, jumlah kapal yang salurkan sebanyak 87 dengan harga kurang lebih Rp19 juta per unit. Di luar mesin dan alat tangkap lainnya.
“Jadi satu kelompok 10n orang. Tetapi pembagiannya tidak merata ada satu kelompok dapat semua. Kemudian, ada yang dapat dua unit. Ada juga satu kelompok dapat satu unit. Bahkan, ada hanya dapat mesin,” ungkapnya.
Dengan alasan, pihak DKP akan menganggarkan kembali kekurangan kapal dan mesin pada anggaran berikutnya. Menurutnya, kapal bantuan tersebut terbuat dari Fiberglass.
“Jadi total anggaranya kemarin senilai Rp1,6 miliar, di luar alat tangkap. Makanya kita lihat selisih harga. Karena semua kapal dibuat di Morowali,” ungkapnya.
Jaksa juga akan memeriksa pembuat kapal bantuan. Dia juga melihat azas manfaat dan tepat sasaran. Karena, ada kapal yang tidak digunakan.
“Penyaluran tidak sesuai jumlah nelayan dalam satu kelompok. Bahkan, lima orang diberi satu kapal,” ujarnya.(asw/Palu Ekspres)
