Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) membeberkan hasil evaluasi terhadap Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro se Indonesia.
Kemenpan RB beberkan hasil evaluasi terhadap Polri. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Mabes Polri tahun ini telah mengevaluasi 332 Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro. Lokus evaluasi menyangkut penyelenggaraan pelayanan SIM dan SKCK dengan periode penilaian dari Juli hingga November 2022.
Baca juga : jatah-cpns-donggala-terbanyak-di-sulteng
“Dari hasil evaluasi tersebut terdapat 47 Polres yang mendapat kategori pelayanan prima. Hasil ini mengalami peningkatan dari hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya di mana di 2021 dengan 27 Polres dan 2020 dengan 12 Polres,” papar Menpan RB Azwar Anas.
Menpan RB Azwar Anas memaparkan hasil evaluasi di hadapan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin pada acara Pemberian Penghargaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2022 Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (21/02/2023).
Baca juga : bupati-pppk-bisa-menjabat-kepala-sekolah
Menpan RB mengatakan ke depan penilaian ini tidak hanya terfokus pada SIM dan SKCK tetapi juga inovasi reformasi berdampak sesuai program Reformasi Tematik yang telah ditetapkan pemerintah.
Selain itu, indeks pelayanan publik lingkup Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro pada penilaian kali ini diperoleh sebesar 3,88 yang masuk dalam kategori B (baik). Indeks ini juga merupakan rata-rata dari indeks pelayanan SIM sebesar 3,92 dan indeks pelayanan SKCK 3,85.
“Secara umum nilai indeks pelayanan publik lingkup Kepolisian Republik Indonesia meningkat jika dibandingkan dengan (nilai indeks) 2021 dengan capaian nilai indeks 3,67,” sebutnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan hingga saat ini Polri terus berupaya mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia di semua tingkatan di seluruh Indonesia.
Salah satunya dengan meningkatkan dan mengembangkan teknologi digital yang inklusif sehingga pelayanan Polri menjadi semakin efektif, produktif, dan akuntabel.
“Selama ini Polri telah melakukan digitalisasi pada berbagai layanan kepolisian seperti di antaranya ETLE (Electronic Traffic Law Envorcement) atau penilangan secara elektronik, SKCK online, SIGNAL (Pelayanan Samsat Digital Nasional), perpanjangan STNK online, maupun SINAR atau Perpanjangan SIM secara online,” urainya.
Selain itu, Polri juga telah mengembangkan super app Polri Presisi yang telah mengintegrasikan seluruh layanan kepolisian sehingga dapat mempermudah masyarakat mendapatkan layanan.
“Termasuk juga upaya dan langkah-langkah dalam meningkatkan profesionalisme SDM melalui peningkatan pengetahuan di bidang etika dan pelayanan publik, serta upaya kami untuk terus memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan, utamanya bagi kelompok rentan, ibu dan anak, serta kelompok berkebutuhan khusus,” paparnya.
Hadir pada acara ini, di antaranya Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah, Ketua Ombudsman Mokhammad Najih, Anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana, Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono beserta para Pejabat Utama Mabes Polri, serta para Kapolda dari seluruh Indonesia yang hadir secara virtual.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Mohamad Nasir, serta Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. (aaa/PaluEkspres)
