oleh

Jokowi Ingin Ibu Kota Pindah ke Palangkaraya, Alasannya…

JAKARTA, PE – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Penelitian dan Pngmbangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dodi Riyadmaji mengatakan, Rakornas Kelitbangan 2017 yang diselenggarakan di Kota Palangkaraya memiliki nilai strategis berkenaan dengan ide yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Dodi dalam kunjungan kerja di Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, 20 Desember 2016 lalu, Jokowi memiliki wacana menjadikan Palangkaraya sebagai ibu kota Pemerintahan Republik Indonesia.

“Hal ini pula tentunya terkait dengan letak Kota Palangkaraya yang dinilai miskin ancaman bahaya kebencanaan,” ujar Dodi di Rakornas Kemendagri, Swiss Belhotel Danum, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (15/3) malam.

Akan tetapi, tutur Dodi proses mejadi ibu kota pemerintahan tentunya tidak mudah mengingat banyak aspek lain yang masih perlu dikaji secara lebih mendalam, seperti untung dan ruginya.

“Untuk itu, Saya berharap Badan Litbang diharapkan dapat menyumbangkan buah pikirannya dalam rangka hal tersebut,” katanya.

Dalam Rakornas Kelitbangan Kemndagri ini ungkap Dodi sangatlah menarik dan merupakan manifestasi serta responsivitas atas isu-isu strategis nasional, di mana masyarakat dituntut untuk terus menciptakan terobosan-terobosan baru dalam pengelolaan pemerintahan maupun pemanfaatan potensi SDA yang ada, diantaranya adalah potensi kehutanan.

“Indonesia merupakan negara terbesar ketiga yang mempunyai hutan tropis terluas di dunia dan menduduki peringkat pertama di Asia Pasifik. Luas hutan tropis Indonesia diperkirakan seluas 1,148,400-an kilometer persegi yang mempunyai kekayaan hayati yang begitu besar, mulai dari tambang, flora dan faunanya,” beber dia.

“Khusus dari hasil hutannya, hutan tropis Indonesia mempunyai kurang lebih 400 spesies dipterocarp yang merupakan jenis kayu komersial paling berharga di Asia Tenggara,” sambungnya.

Dengan melihat potensi yang begitu besar dari hasil hutan Indonesia, Dodi mengataan tidak salah apabila pemerintah menjadikan sektor kehutanan menjadi salah satu sumber devisa negara yang utama untuk menunjang pertumbuhan ekonomi bangsa.

Tetapi dalam praktiknya, dorongan untuk melakukan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dengan memanfaatkan potensi hutan tidak diimbangi dengan upaya pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan.

“Sehingga terjadilah eksploitasi besar-besaran terhadap potensi hutan Indonesia,” pungkasnya.

(cr2/JPG/PE)

News Feed