PALU,PE – Gubernur Sulteng H Longki Djanggola memanfaatkan rapat koordinasi (Rakor) dan konsultasi pembangunan perkebunan untuk menyampaikan ‘curhat’ terkait kondisi perkebunan di Sulteng.
Rakor dan konsultasi itu dihadiri langsung Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Bambang.
Longki menyebut pembangunan sektor perkebunan di Sulteng masih sangat membutuhkan intervensi anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, APBD Sulteng dan kabupaten kota belum memadai untuk hal tersebut.
“Sejumlah perencanaan telah kami susun namun itu semua belum bisa tercapai jika tak ada dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah pusat,”sebut Longki.
Menurutnya kondisi komoditas perkebunan di Sulteng lumayan memprihatinkan. Utamanya terjadi pada kakao, kelapa dalam dan cengkeh.
“Banyak yang sudah tua, rusak karena hama atau faktor-faktor lainnya. Ini butuh peremajaan,”kata Gubernur.
Misalnya komoditas coklat. Sulteng tambahnya memiliki potensi coklat yang besar. Namun karena sejumlah persoalan, produksinya menurun. Luas perkebunan kakao di Sulteng tercatat 290ribu hektar. Namun produksinya sebut Longki anjlok. Hanya 150 ribu ton pertahun.
“Jika teorinya 1 hektar 1 ton, maka seharusnya dari 290 ribu hektar itu produksi kakao itu 290 ribu ton,”sebutnya.
Longki berharap pemerintah pusat bisa kembali melaksanakan program gerakan nasional (gernas) kakao atau program lain yang bersifat teknis peningkatan produksi kakao. Prioritas pembangunan sektor perkebunan yang akan dilakukan antara lain, perbaikan infrastruktur, bantuan mesin perkebunan, pembangunan jalan produksi, jaminan hak atas tanah serta ketersediaan air.
“Dengan upaya itu kami berharap kualitas, kuantitas serta nilai tambah produk perkebunan dapat meningkat sesuai harapan,”ucap Longki.
Kebijakan umum pembangunan sektor perkebunan lima tahun kedepan kata Longki diarahkan pada peningkatan daya saing komoditas unggulan daerah melalui pola pembangunan berbasis kawasan. Kebijakan itu sudah tertuang dalam RPJMD penjabaran visi misi.
Menurutnya, upaya pembangunan perkebunan masih dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis. Sedangkan produk perkebunan harus bisa bersaing di pasaran lokal, regional dan global.
“Untuk itu maka dibutuhkan penerapan teknologi maju dan spesifik lokasi serta SDM yang memadai,”jelasnya.
Adapun prioritas pembangunan sektor perkebunan yang akan dilakukan antara lain, perbaikan infrastruktur, bantuan mesin perkebunan, pembangunan jalan produksi, jaminan hak atas tanah serta ketersediaan air.
“Dengan upaya itu saya berharap kualitas, kuantitas serta nilai tambah produk perkebunan dapat meningkat sesuai harapan,”demikian Longki.
(mdi/Palu Ekspres)
