PALU, PE -Sistem informasi dan penyebaran informasi risiko bencana alam lintas instansi di Kota Palu belum berjalan maksimal. Hal ini menjadi salahsatu kendala dalam upaya mitigasi bencana.
Kondisi demikian diungkap Kepala Bidang Kesiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palu, Subhan Haris dalam rapat pembangunan sistem informasi dan penyebaran informasi kajian resiko bencana tahun 2016-2020, di ruang rapat Bantaya kantor Walikota Palu, Senin 20 Maret 2017.
Subhan menyebut, kelemahan sistem informasi itu pernah terjadi sewaktu banjir bandang di Dusun Liku Kecamatan Palu Utara pertengahan 2016 silam.
Pihaknya kala itu tidak berhasil menginformasikan kepada pejabat Camat maupun Lurah tentang status curah hujan tinggi. Informasi itu putus lantaran pihak BPBD tidak memiliki nomor kontak pejabat camat dan lurah.
“Ini contoh, padahal BMKG kala itu memproyeksikan curah hujan tinggi dan bisa terjadi banjir,”ungkap Subhan.
Kedepan menurutnya, seluruh instansi harus memiliki line khusus untuk penyebar luasan informasi risiko bencana. Pembangunan sistem informasi itu penting bukan hanya untuk sekedar berbagi informasi melainkan juga untuk memperkuat koordinasi.
“Kedepan jika ada line khusus kita bisa segera berkoordinasi untuk mengambil langkah antisipasi,”harapnya.
Contoh lain yang diakibatkan lemahnya koordinasi terjadi pada proses pendataan. Kerap kali, data korban bencana yang diperoleh pihak kelurahan dan kecamatan berbeda dengan data yang terhimpun di BPBD.
“Ini pernah terjadi di Kelurahan Tippo saat penyerahan bantuan. Data di BPPD saat itu hanya 54 KK yang menjadi korban banjir, tapi begitu tiba dilokasi jumlahnya bengkak menjadi 96 KK,”sebutnya.
Karena itu sistem informasi dan penyebaran informasi kajian risiko bencana mutlak terbangun lintas instansi.
Sehingga pemerintah nantinya jika terjadi gangguan alam yang berpotensi bencana bisa segera mengambil kebijakan antisipasi.
Dia pun mengingatkan salahsatu potensi yang perlu terus diawasi adalah bencana tsunami. Sebab tahun 2014-2018 merupakan siklus puluhan tahun tusnami di Kota Palu.
“Tahun ini kami dri BPBD akan membangun ambu jalur evakuasi. Tujuannya membantu masyarakat mengamankan posisinya pada kawasan sebagai bentuk antisipasi,”jelasnya.
BPBD Palu sendiri sambungnya sudah menyusun dokumen kajian risiko bencana. Dokumen kajian ini rencananya akan dipasang pada 8 kecamatan dan 22 kelurahan dalam bentuk papan informasi.
(mdi/Palu Ekspres)
