Dengan adanya faktor-faktor tersebut, Ketua PW ISNU beserta rombongan menyarankan agar nantinya dalam melakukan kajian atau riset kemiskinan tersebut dapat menggunakan sebuah perangkat dengan nama early warning system (EWS), guna mendeteksi dini kemiskinan yang terjadi.
Dari penjelasan tersebut, Faridah Lamarauna selaku Kepala BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah menanggapi bahwa berbicara terkait kemiskinan, hal ini merupakan keresahan bersama yang saat ini tengah dirasakan. Dimana banyaknya investasi yang masuk tidak berbanding lurus dengan jumlah pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat pula.
Adanya audiensi ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah mendapatkan hipotesa baru, yang mana dengan banyaknya lulusan sarjana khususnya di daerah pedesaan secara otomatis menambah jumlah pengangguran terbuka.
“Banyaknya lulusan sarjana yang tidak bisa langsung bekerja seperti yang diharapkan, dan di sinilah perlunya kolaborasi antara Pemda dan Perguruan Tinggi sehingga bagaimana kemudian pemerintah pusat semakin menggalakan sekolah kejuruan” tambah Faridah.
Perlunya kolaborasi riset yang mendetail antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi yang hasilnya dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan. Kolaborasi ini juga dapat dimanfaatkan guna mendukung gubernur dalam mencapai visi misi daerah sebagaimana tertera pada RPJMD 2021-2026, bahwa angka kemiskinan berada di angka satu digit yaitu 9 persen. (bid/paluekspres)
