PALU, PE – Walikota Palu Hidayat kembali mewanti-wanti kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Palu untuk mengawal jalannya visi-misi dengan program kerja nyata. Utamanya kata Hidayat soal pengajuan usulan rencana kerja angaran (RKA) tahun 2018. Hidayat menekankan OPD agar tidak memasukkan usulan yang tidak bermanfaat bagi publik.
“Saya ingatkan jangan lagi ada yang main-main soal usulan ini. Program usulannya harus tetap pokus pada visi-misi,”tekan Hidayat saat membuka Musrenbang tingkat Kota Palu, Rabu (22/3) di Sutan Raja Hotel.
Penekanan ini ia tujukan khusus bagi pejabat Eselon II pemimpin OPD. Intinya kata Hidayat, program yang diusulkan harus tetap sesuai tema yang terangkum dalam RPJMD.
“Jadi saya mohon ini betul-betul diklarifikasi sebelum sampai pada proses asistensi,”harapnya.
Diapun menegaskan tidak akan sungkan untuk merotasi pejabat eselon II yang tidak mampu memahami tujuan dari perencanaan pembangunan.
Tentu dengan pendekatan usulan anggaran yang rasional, realistis dan proporsional.”Karena itu harus betul-betul tingkatkan kinerja. Tidak boleh kluar dari tema. Siapa yang keluar, kita ketemunya di proses asistensi,”jelasnya.
Ia pun kembali menjelaskan bahwa arah tujuan kebijakan RPJMD Kota Palu difokus untuk mewujudkan Palu kota jasa, berbudaya dan beradat dilandasi iman dan taqwa. Fokus ini menurutnya agar ke depan Palu bisa menjadi kota destinasi wisata.
“Sumber daya alam kita tidak punya untuk meningkatkan perekonomian. Makanya kita dorong ke sektor pariwisata. Kalaupun ada, itu hanya akan bertahan tidak sampai 10 tahun, karena akan tergerus pembangunan,”terangnya.
Maka sesuai visi-misi itu, Pemkot memang seharusnya mendorong segala aspek peningkatan sumber daya manusia dalam bidang iman dan taqwa termasuk peningkatan kapasitas adat dan budaya.
“Kalau masyarakat kita berbudaya dan beradat, beriman dan bertaqwa, orang dari luar sana tidak akan takut berkunjung ke Kota Palu,”demikian Hidayat.
Sementara itu, Anggota DPRD Palu, Mulyadi yang mewakili Ketua DPRD Palu menyebut, era demokrasi negara ini menuntut pemerintah untuk transparan. Serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan.
Menurutnya, roda pemerintahan yang berjalan dibawah kepemimpinan Hidayat-Sigit Purnomo Said telah menunjukkan kinerja baik, transparan serta mengedepankan kesejahteraan masyarakat dalam kebijakannya.
