Kendari, PaluEkspres.com – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Arif Latjuba mengakui sangat terkesan dengan inovasi teknologi Bidang Kelautan yang diterapkan oleh Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Kendari, Sulawesi Tenggara.
Bahkan, Kepala DKP Sulteng tertarik untuk mengadopsi inovasi teknologi hasil kunjungan ke Kendari, 8-11 Agustus 2024, di antaranya sistim pemantauan kapal penangkapan ikan dengan alat spot trace.
“Setidaknya dapat meningkatkan sistim pengawasan kepatuhan dan ketertiban tata kelola penangkapan ikan di Sulawesi Tengah. Semoga ini dapat kami alokasikan melalui APBD Provinsi,” kata Kepala DKP Sulteng Arif Latjuba saat mengunjungi PPS Kendari.
Hal lain yang menarik bagi Kepala DKP Sulteng saat berkunjung ke PPS Kendari, adalah Ruang Kontrol Berbasis Digital. Teknologi inovasi yang dirancang dan dikembangkan oleh PPS Kendari ini menjadi pionir untuk seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Menurut pengamatan saya pada PPS Kendari ini adalah Ruang Kontrol Berbasis Digital, di mana keseluruhan data data yang diperlukan dalam pelaporan tugas dan fungsi kepelabuhan dibuat terintegrasi ke dalam website Ruang Kontrol,” kata Arif Latjuba didampingi Kepala UPTD PP dan KKP3K Wilayah II, Iffat, S.Pi, MT., Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut, Abd.Rasyid, A.Pi, M.Si., Kepala Seksi Kepelabuhanan sekaligus Pengawas Perikanan., Suardin, S.Pi.
Arif Latjuba menambahkan, berdasarkan penjelasan operator Ruang Kontrol Berbasis Digital tersebut, data data yang dihasilkan oleh teknologi inovasi tersebut meliputi data; E.PIT, PPIP, data retribusi parkir, retribusi tambat labuh, IPAL, air bersih, pemanfaatan oli, rusun nelayan, tracking kapal dengan spot trace, data produksi, data sebaran penjualan, jumlah dokumen yang terbit seperti SHTI, SLO, Buku Kesehatan, SPB, BPJS dan sebagainya. Keseluruhan data tersebut ditampilkan secara real time.
Untuk ke depannya dapat diadopsi dengan menu data yang disesuaikan dengan kebutuhan DKP Sulteng seperti profil keseluruhan pelabuhan perikanan yang menjadi kewenangan provinsi yang dapat dipantau secara real time pada Kantor DKP Provinsi Sulawesi Tengah, tanpa harus berkunjungan ke lapangan.
