PALU EKSPRES, PALU – Anggota DPRD Palu Hamsir kembali menentang kebijakan Walikota Palu. Jika sebelumnya Hamsir mempersoalkan legalitas keberadaan tim pendamping (TP), kini politisi Hanura itu angkat suara terkait kebijakan penggunaan siga, tutup kepala simbol adat kaili untuk pria.
Kebijakan penggunaan siga bagi kalangan ASN lingkup Pemkot Palu sebelumnya diatur dalam sebuah surat edaran walikota. Edaran itu mewajibkan ASN mengenakan siga, dan sampolu bagi wanita setiap hari Kamis.
Pernyataan Hamsir ini ia sampaikan disela paripurna DPRD Palu tentang pemilihan dan penetapan komposisi alat kelengkapan dewan (AKD), Kamis 30 Maret 2017. Hamsir menentang kebijakan itu jika diterapkan di kalangan anggota dewan kota.
Dia protes ketika anggota lainnya yakni M Jaruddin Wartabone mengusulkan pada pimpinan dewan agar penggunaan siga juga bisa diterapkan bagi anggota.
“Kalau perlu dibuatlah juga edaran untuk anggota. Biar seragam warnanya. Kita perlu mendukung kebijakan walikota untuk mengembalikan eksistensi adat dan budaya,”usul Jaruddin
Namun usulan itu langsung ditimpali Hamsir. Menurut Hamsir, anggota dewan tidak bisa diatur untuk mengenakan siga. Dewan menurutnya bukan lembaga yang selalu harus menuruti ketentuan walikota.
“Saya tidak setuju kalau ada edaran. Tidak boleh ada ketentuan. Kalau mau sekedar imbauan saja. Bagi yang mau ikut silakan. Tapi kalau saya tidak akan mau menggunakan siga mengikuti imbauan jika ada,”tantang Hamsir.
Pernyataan Hamsir sempat menyita perhatian anggota lainnya. Adalah H Nanang yang kemudian balik memprotes Hamsir. Nanang kemudian menyatakan dukungannya atas usul M Jaruddin Wartabone.
“Itu harus didukung karena itu adat kita orang kaili,” kata Nanang sedikit menggertak.
Demikian halnya M Jaruddin. Ia kembali menyatakan bahwa, itu merupakan dukungan nyata dewan atas kebijakan walikota.
“Meskipun kita anggota dewan, tapi kita bagian dari masyarakat Palu. Tak ada salahnya kita usulkan,”tuturnya.
Mendengar pernyataan dua anggota tersebut, Hamsir tidak lagi menanggapinya. Dia hanya terlihat senyum-senyum. Hingga akhirnya agenda paripurna pemilihan dan penetapan komposisi AKD kembali dilanjutkan.
Paripurna pemilihan komposisi AKD sendiri berlangsung alot. Satu persoalan yang mengemuka adalah aturan pemilihan ketua komisi jika ada satu anggota yang tidak hadir dalam paripurna.
Hingga pukul 14.00 wita, rapat masih berlangsung. Pimpinan sidang baru sempat membacakan nama-nama komposisi AKD. Sedangkan untuk nama ketua dan wakil ketua AKD terus dikomunkasikan internal komisi.
(mdi/Palu Ekspres)
