PALU EKSPRES, TOUNA – Kepala Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Kabupaten Tojo Una-una (Touna) Drs Hasan Lasiata, MM, mengelar rapat kerja bersama instansi terkait dalam pengawasan anggaran dana desa (ADD) tahun 2017, Rabu (29/3) di aula kantor BAPPEDA Touna.
Hadir pada pertemuan tersebut, Kajari Ampana Hadi Sulanto, SH, MH, Waka Polres Touna Kompoll Muhamad Djufri, SH para Camat se-Kabupaten Touna, Inspektorat Daerah, Bagian Hukum, dan pendamping ADD.
Dalam kesempatan tersebut Kepala DPMPD Kabupaten Touna, Hasan menerangkan bahwa pengunaan dana ADD tahun ini harus tepat sasaran dan tetap mengacu pada regulasi.
“Jika tidak demikian, kami akan mencoret usulan masing-masing desa yang terkesan tidak aspiratif dan tidak memenuhi ketentuan dari pada regulasi anggaran ADD itu sendiri,” tegas Hasan.
Ia berharap, pengunaan dana desa tahun ini harus program skala prioritas dan tepat sasaran, sehingga tidak akan menjadi temuan Inspektorat Daerah dan BPKP yang dapat menyulitkan aparat desa bersangkutan untuk mengembalikannya,” ujar Hasan.
“Saya tidak sepakat kalau ada dana ADD ini diusulkan Desa untuk pembelian organ, pembelian tanah kebun desa dan pembelian bibit rica jawa yang harganya sudah tidak masuk akal, terkecuali ada hal-hal yang dianggap prioritas di desa bersangkutan,” terang Hasan.
Sekedar diketahui, rencana Pemerintah Daerah melalui BPMPD TOUNA dan pihak Kepolisian serta Kajari Ampana, Kamis 28 Maret 2017, akan melakukan penandatanganan MoU bersama, guna pengawasan pengunaan anggaran ADD tahun 2017.
(mg3/Palu Ekspres)
