PALUEKSPRES.COM, Palu – Tim Hukum BERAMAL Minta Gakkumdu Selidiki Insiden Ahmad Ali dan Rusdy Mastura di Debat Pilgub Sulteng. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yaitu Bawaslu Sulteng, Polda, dan Kejaksaan, di minta menyelidiki insiden yang terjadi saat debat kedua Pilgub Sulteng di Hotel Best Western, Palu.
Permintaan itu datang dari Ketua Tim Hukum dan Advokasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah, Ahmad H. M. Ali dan Abdul Karim Aljufri (BERAMAL), Salmin Hedar, SH, bersama sekretaris tim Isman, SH.
Mereka menilai insiden tersebut berpotensi mengganggu ketertiban jalannya demokrasi.
Dalam rilis pernyataan resmi Tim Hukum BERAMAL menduga bahwa kandidat Anwar Hafid melakukan tindakan provokatif dengan menyampaikan informasi tidak akurat kepada kandidat lain, Rusdy Mastura.
Tim Hukum BERAMAL menuding Anwar Hafid “mengadu domba” Ahmad H. M. Ali dengan kandidat Rusdy Mastura, terkait dugaan adanya upaya intimidasi oleh kelompok tertentu.
Tuduhan ini diperkuat oleh video klarifikasi dari Umar Kei, yang menyebut nama Anwar Hafid dalam konteks insiden tersebut.
Sediakan Video Sebagai Bukti Tambahan
Tim Hukum BERAMAL menyebarkan Video tersebut sebagai bukti tambahan dan dapat di akses melalui tautan yang mereka sediakan.
Tim BERAMAL juga mengungkapkan adanya pertemuan tertutup antara Anwar Hafid dan Rusdy Mastura di ruang tunggu Best Western sebelum kedatangan Ahmad H.M.Ali.
Mereka menduga Anwar Hafid memasuki ruang debat tanpa panggilan resmi dari KPU. Hal itu melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) debat.
Tindakan tersebut memicu protes dari perwakilan pasangan calon 01 kepada KPU.
Dalam video lain yang dibagikan Tim Hukum BERAMAL, terlihat momen saat Ahmad H.M. Ali bermaksud menyalami Rusdy Mastura. Namun respons Rusdy yang menyebut nama “Anwar” dugaannya menunjukkan keterlibatan Anwar Hafid dalam kejadian ini.
Video tersebut juga dapat diakses melalui tautan yang disediakan oleh Tim Hukum BERAMAL.
Tim Advokasi BERAMAL meminta agar Gakkumdu melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah segera menindaklanjuti laporan tersebut.
Mereka menekankan pentingnya langkah hukum ini untuk menjaga agar Pilgub Sulteng tetap berjalan aman dan terhindar dari provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Kami berharap proses demokrasi di Sulawesi Tengah bisa berjalan lancar, tanpa adanya tindakan yang memancing spekulasi negatif,” ujar Salmin Hedar, SH. (*)
