Jakarta, PaluEkspres.com – Anggota Komisi II Longki Djanggola menegaskan kembali pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkada. Dalam pernyataan yang tengah menjadi perbincangan, Longki mengusulkan pemberhentian sementara bagi ASN dan Penjabat (Pj) kepala daerah yang terlibat dalam kampanye pasangan calon (paslon).
“Saya mengusulkan agar semua ASN, Pj bupati, gubernur, dan pejabat negara yang melanggar ketentuan kampanye diberikan hukuman pemberhentian sementara,” ujar Longki kepada media yang menghubunginya.
Longki juga menyoroti keterlibatan beberapa kepala daerah yang aktif berkampanye, seperti Bupati Sigi dan Bupati Tojo Unauna. Ia mempertanyakan posisi mereka yang merupakan pejabat negara tetapi terlibat dalam aktivitas yang dilarang.
“Bagaimana dengan bupati Sigi dan Bupati Touna yang statusnya pejabat negara, tetapi berkampanye untuk paslon yang didukungnya? Apakah ini tidak melanggar ketentuan Pilkada?” ungkap Longki.
Dalam RDP tersebut, Mendagri secara tegas menyatakan bahwa pejabat negara, ASN, dan Pj kepala daerah dilarang ikut serta dalam kampanye. Namun, kepala daerah yang berasal dari partai politik masih diizinkan berkampanye asalkan memiliki izin atau cuti dari Mendagri.
Pernyataan Longki ini sempat viral di media sosial, terutama setelah ada respons dari beberapa pihak yang menilai usul tersebut sebagai bentuk serangan. Menanggapi hal itu, Longki menepis tudingan tersebut. “Kok ada istilah serang-menyerang? Saya hanya ingin menegakkan aturan. Kalau ada yang melanggar, ya harus diberikan sanksi,” tegasnya.
Ia juga meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang merespons pernyataannya dengan nada sinis. “Apa maksudnya dengan ‘bercermin dulu’? Apakah saya melanggar ketentuan Pilkada?” tanya Longki retoris.
Menjaga Integritas Pilkada
Usulan Longki ini mendapatkan perhatian luas karena dianggap sebagai langkah konkret untuk selalu menjaga integritas Pilkada.
“Ini bukan soal menyerang siapa pun, tetapi soal menegakkan aturan yang sudah jelas. Netralitas ASN adalah kunci kepercayaan publik terhadap proses demokrasi,” tutup Longki.
