Serang, PaluEkspres.com – Pemerintah memastikan penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mampu mengamankan pasokan beras di pasar. Sejak Juli hingga akhir tahun ini, pemerintah menargetkan penyaluran stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tersebut hingga 1,3 juta.
Demikian diungkapkan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura, saat mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, menjumpai sejumlah pedagang beras di Pasar Induk Rau, Kota Serang, Rabu (20/8/2025).
“Presiden bicara cukup lama tentang bagaimana kita mengelola ketahanan pangan. Yang teman-teman lihat ini adalah bagian dari proses bagaimana Presiden membenahi sistem dari hulu sampai hilir. Intinya bagaimana beras ada tersedia bagi masyarakat, karena itu bagian terpenting dari ketahanan pangan,” urai Prita.
Ia menegaskan pemerintah selalu berupaya merapikan sistem distribusi beras, seperti
penggunaan aplikasi SPHP bagi pedagang untuk mendapatkan jatah beras CBP. Pemerintah juga terus melakukan pengawasan di lapangan agar jangan sampai ada yang mengganggu distribusi beras yang dapat berdampak pada kelangkaan.
“Ada yang nakalnakal pasti akan dibereskan. Aplikasi SPHP ini juga bagian untuk memudahkan pengawasan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia meyakinkan selama ini tidak ada kelangkaan beras. Apabila terjadi gejolak harga di pasar, itu lebih dikarenakan memang tengah ada perapian sistem, termasuk mekanisme suplai beras SPHP yang diusahakan sepenuhnya menggunakan aplikasi.
“Tolong teman-teman media bisa memahami, kita tidak ada krisis beras. Jangan sampai ada yang menarasikan seperti itu,” pintanya.
Sebelumnya, kepada media, Mendagri menjelaskan bukan hanya ketersediaan, harga beras pun relatif stabil.
“Harga beras relatif stabil. Tapi tadi mereka (pedagang, red) menyampaikan salah satu yang membuat stabil, adanya intervensi beras SPHP yang berasal dari Bulog,” katanya.
Ia menjelaskan harga beras SPHP, baik di pasar maupun minimarket, dijual Rp12.000 per kilogram atau Rp60.000 per paket 5 kilogram. Itu di bawah harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah untuk wilayah Banten, yakni Rp12.500 per kilogram.
Untuk itu, ia menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pedagang yang bersedia menjual di bawah HET.
Mendagri juga mengapresiasi Bapanas dan Bulog yang bergerak cepat dalam menjaga
pasokan. Ia mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto, agar ketersediaan beras di masyarakat harus benar-benar terjamin. Untuk itulah, pemerintah menyiapkan pasokan sekitar 4 juta ton beras, dengan 1,3 juta ton di antaranya yang diintervensikan secara bertahap ke pasar untuk menjaga pasokan.
Hal senada diungkapkan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, yang mengatakan penurunan harga beras merupakan sinyal positif dari masifnya intervensi SPHP.
“Intervensi beras SPHP di pasaran terbukti efektif menjaga stabilitas. Sinergi pemerintah pusat, daerah, hingga jaringan distribusi, harga beras mulai turun di berbagai wilayah,” ujarnya.
Ia menyampaikan penyaluran harian beras SPHP terus mengalami peningkatan. Tercatat Selasa (19/8/2025), realisasi penyaluran harian SPHP secara nasional lebih dari 6.000 ton. Sejak awal pendistribusian Juli 2025, beras SPHP telah tersalurkan 45 ribu ton di seluruh Indonesia.
Menurut Kepala Bapanas, tingginya angka penyaluran beras tersebut berkat dukungan
berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, Pemerintah Daerah, BUMN, para pedagang di pasar rakyat, ritel modern hingga Rumah Pangan Kita (RPK) sebagai saluran distribusi SPHP ke masyarakat.
Sementara itu, sebagai ujung tombak penyaluran beras SPHP, Perum Bulog berkomitmen mendukung program stabilisasi pangan nasional ini.
“Kami berterima kasih atas support luar
biasa dari berbagai pihak, terutama para pedagang, yang terus masif menyalurkan beras SPHP. Hasilnya, harga beras semakin stabil,” kata Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal.
Turut hadir dalam kegiatan Gubernur Banten Andra Soni dan Wali Kota Serang Budi Rustandi. Dipilihnya Kota Serang untuk lokasi pemantauan, mengingat Provinsi Banten lokasinya tidak terlalu jauh dari Jakarta. Namun, tambahnya, pemerintah tetap melakukan pemantauan serupa di daerah lain secara berkala, yakni beberapa kota di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan wilayah timur Indonesia.
