“Kebijakan belanja secara umum dijabarkan dengan mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya belanja yang menjadi unggulan daerah yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar dan memiliki kepentingan pada capaian visi/misi kepala daerah terpilih,” paparnya.
Adapun faktor yang menyebabkan pencapaian realisasi belanja tahun 2016 sebesar 94,76 persen, di antaranya dari sisi belanja tidak langsung disebabkan belanja pegawai terdapat efisiensi belanja dengan melambatnya proses penetapan K1 dan K2, serta banyaknya pegawai yang telah memasuki masa purnabakti atau pindah tugas dan efisiensi belanja berkenan.
Sementara dari sisi belanja langsung disebabkan adanya penghematan penghematan pemakaian listrik, air dan telepon, selisih pagu dengan kontrak pengadaan, efisiensi penggunaan perjalanan dinas, dan kegiatan lain yang pekerjaan fisiknya mencapai 100 persen.
“Beberapa paket pekerjaan yang bersumber dari dana DAK realisasi keuangannya relatif kecil karena hingga akhir 2016, dana transfer dari pusat tidak mencukupi pembayarannya,” paparnya.
(fit/Palu Ekspres)
