‘’Walaupun KPUD sudah bekerja dengan baik, biasanya masih dikambinghitamkan oleh masyarakat, untuk itu saya berharap agar KPUD bekerja dengan netral dan transparan khususnya dalam penggunaan anggaran,’’ ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPUD Parimo, Amelia Idris mengatakan, awalnya KPUD mengusulkan anggaran Pilkada Parimo sebesar Rp58 miliar lebih setelah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) untuk dirasionalisasi, anggaranya menjadi Rp51 miliar lebih.
Namun besaran anggaran itu kembali dirasionalisasi oleh TPAD Bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Parigi Moutong, sehingga akhirnya ditetapkan menjadi Rp43,6 miliar lebih.
Kegiatan ini merupakan akhir dari seluruh kegiatan penyusunan komponen anggaran setelah ditandatanganinya NPHD. Tapi kegiatan ini merupakan awal bagi seluruh elemen atau pihak terkait lainnya untuk bersama- sama menyukseskan pelaksanaan Pilkada Parimo tahun 2018 mendatang.
“Kami secara mental dan materi sudah siap melaksanakan seluruh tahapan Pilkada ini,’’ terangnya.
Sementara itu Ketua KPUD Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden SAg mengatakan, pelaksanaan Pilkada serentak termasuk Pilkada Kabupaten Parimo akan dilaksanakan pada Bulan Juni 2018 mendatang.
Pilkada serentak tahun 2018 kata dia, merupakan gelombang ke tiga atau gelombang terakhir pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia, setelah sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2015 dan tahun 2017.
Pada tahun 2018 nanti, kata dia, ada 171 daerah yang akan melaksanakan Pilkada baik Pilkada Provinsi maupun Pilkada Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang Undang (UU) tahapan pelaksanaan Pilkada.
“Dilaksanakan selama sembilan bulan sebelum pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara jika pelaksanaan Pilkada pada bulan juni maka tahapanya akan di mulai bulan September 2017 mendatang,’’ujarnya.
(mg4/Palu Ekspres)
