PEMILU 2019 tak cukup lagi setahun. Tahapan pemilu sudah berjalan jauh. Kini kesibukan terus menuju puncaknya. Di tengah agenda kerja menyelesaikan tahapan yang terasa seperti saling berkejaran, Ketua KPU Sulteng, Tanwir Lamaming tak lupa mengingatkan kepada kita semua. Tak hanya kepada wajib pilih. Tapi juga kepada warga masyarakat yang kelak merasakan dampak langsung dari kepemimpinan yang dihasilkan dari proses demokrasi lima tahunan ini. Di ruangannya yang sederhana, mantan Ketua KPU Kabupaten Morowali Utara ini menjelaskan banyak hal. Mulai fenomena caleg, partau politik hingga mentalitas warga terhadap demokrasi yang dinilainya masih perlu upaya kerja keras untuk menggeser paradigma dari demokrasi prosedural ke demokrasi substansif. Berikut petikannya.
Pemilu bagi sebagian orang menyebutnya sebagai pesta. Pesta demokrasi. Kalau KPU sendiri bagaimana melihatnya?
Kami diberi amanat oleh UU sebagai penyelenggara teknis pemilu. Ini amanah besar yang harus dilaksanakan sebaik dan demokratis. Karena itu, ini jangan hanya dilihat sebagai rutinitas pesta lima tahunan. Ini adalah momentum penting dalam perjalanan bangsa. Memilih pemimpin nasional dan memilih wakil rakyat. Karena itu pesta ini tidak bisa dimaknai sebagai ajang hura-hura tetapi sebagai kegembiraan dimana di dalamnya ada tanggungjawab moral untuk memilih pemimpin nasional yang kredibel.
Jika demikian, bagaimana rakyat menyikapinya sehingga ini tidak dilihat sebagai pesta ulangan lima tahunan, yang berjalan tanpa makna?
KPU sebagai penyelenggara teknis pemilu di Indonesia, tak ingin menjadikan momentum ini sebagai rutinitas demokrasi lima tahunan. Bahwa ini pesta, iya ini pesta. Pesta rakyat. Walau demikian tidak berarti hura-hura tanpa makna. Konten pesta harus punya muatan yang baik untuk rakyat
Konten yang bagaimana yang Anda maksud?
Bahwa pesta itu memang ada selebrasi. Tapi tidak boleh melupakan konten yang menjadi substansi dari hajatan ini?
Konkretnya?
Ya itu tadi, masyarakat harus terlibat aktif dalam pemilu. Memilih figur caleg atau pilpres bukan karena disogok atau paramater asosiatif. Misalnya, sederhana, ganteng atau kaya. Tapi sejauhmana kandidat caleg atau presiden yang dipilih karena visi misinya atau rekam jejaknya yang menurut pemilih bagus. Serta yang tak kalah pentingnya adalah adanya kesadaran bahwa mereka memilih karena merasa bertanggungjawab terhadap keberlangsungan pembangunan di negeri ini. Itu sebenarnya yang penting.
Ok. Tapi untuk tiba pada kesadaran itu kan tidak gampang, di tengah maraknya politik transaksional yang dimotori oleh politisi maupun kekuatan di belakangnya?
Sebagai penyelenggara pemilu, kami terus mensosialisasikan agar mereka para pemain maupun warga, menghindari politik transaksi. Karena itu tidak saja membodohi tapi juga membuat demokrasi kita setback. Warga terus kita minta agar memilih caleg berdasar rekam jejaknya dan kapasitasnya. Bukan karena transaksi di belakang layar.
Apa yang Anda dan KPU lakukan untuk meminimalkan praktek itu?
Salah satunya, adalah memublish daftar calon sementara. Di masa ini caleg akan diuji oleh publik. Jika ada caleg yang curang terhadap persyaratan, warga diminta pro aktif melaporkannya. Jadi DCS yang sekarang sedang berjalan salah satunya adalah untuk itu.
Sekarang ke topik lain. Karir profesional Anda banyak terlibat dalam tata kelola kepemiluan. Panwaslu dan KPU kabupaten. Dan saat ini memimpin KPU Provinsi Sulteng. Bagaimana Anda melihat kualitas pemilu kita dari tahun ke tahun? Kita mencatat ada kemajuan yang cukup baik
Dari sisi apa?
Setidaknya, masyarakat bisa menilai dan memilih pemimpinnya sendiri. Dulu kita mengenal, ada kucing dalam karung. Nah sekarang kucingnya sudah tidak lagi di dalam karung. Kucing ini kan macam macam. Mau yang belang-belang semua. Tinggal pilih yang mana.
Iya itu di satu sisi. Tapi ada sisi lain, parpol sepertinya kesulitan merekrut caleg. Anda merasakannya? Apa yang salah di sini.
Sebagai penyelenggara teknis saya tidak kompeten menjawab ini. Ini sebenarnya ruang parpol. Tapi sebagai orang yang terlibat lama dalam kepemiluan memang melihat dan merasakan sepertinya parpol kesulitan dalam merekrut caleg. Saya tidak tahu kenapa.
Apakah semacam kegagalan parpol mencetak kader?
Ya sekali lagi saya tidak kompeten menjawab soal ini. Walau saya memang merasakannya. Sebenarnya ini kan soal pengkaderan saja. Tapi sudahlah saya tidak mau jauh soal ini. Biar porsinya pengamat dan akademisi. Saya cukup memverifikasi dan memastikan caleg yang diajukan parpol pas dan sesuai aturan main…ha ha ha haaaa
Sebagai orang yang terlibat secara intens dalam penyelenggaraan pemilu, apa sebenarnya harapan terbesar dari orang-orang seperti Anda?
Mungkin sama dengan kebanyakan orang. Terwujudnya pemilu yang berkualitas. Baik dari sisi pelaksanaannya, hasilnya maupun kami sebagai penyelenggaranya. Tapi sebagai individu yang dipercaya oleh negara untuk terlibat dalam even penting seperti ini, bagi kami ini mengagumkan. Apa lagi pelaksanaannya sukses. Setidaknya, dari sinilah kami berkontribusi untuk menegakkan demokrasi di negeri kita.
(yardin/palu ekspres)
