PALU EKSPRES, PALU – Sejumlah akademisi dari berbagai wilayah di Indonesia, berkumpul untuk membahas kekayaan biodiversity atau keanekaragaman hayati di wilayah tropis, serta potensi-potensi ancamannya, melalui kegiatan Biennial Conference On Tropical Biodiversity, yang diselenggarakan di salah satu hotel di Makassar, 20-21 September 2018.
Di antara para peserta yang hadir, beberapa di antaranya adalah akademisi dari Kota Palu, salah satunya akademisi dari Universitas Tadulako (Untad), Dr. Muhd. Nur Sangadji yang juga berkesempatan menampilkan presentasi makalah. Dalam kegiatan tersebut turut menghadirkan para pembicara internasional, di antaranya dari Jepang, Korea, dan New Zealand.
“Yang dibahas adalah dari berbagai kajian ilmu, mulai dari floranya sampai faunanya. Kita membahas di dalam tentang apa yang terjadi dengan biodiversitas kita, dan bagaimana strategi kita mengatasi terutama masalah kerusakan,” jelas Nur Sangadji, saat dihubungi Palu Ekspres, Senin 24 September 2018.
Ia menuturkan, salah satu hal yang paling menonjol terkait kerusakan biodiversitas adalah kawasan hutan, yang dinilai mulai hilang dengan progres yang cepat. Hilangnya hutan kata Nur Sangadji, akan berdampak pada kerusakan pada aspek hidrologi atau siklus air.
“Kalau siklus air rusak berarti ancaman terhadap pertanian, dan kalau pertanian hancur maka kita akan kelaparan,” imbuhnya.
Di sisi lain yang turut menjadi pembahasan adalah terkait kekayaan-kekayaan endemik yang ada di wilayah tropis. Contohnya, berbagai kekayaan endemik di pulau Sulawesi seperti pohon kayu hitam, fauna babirusa, anoa, kera macaca dan sebagainya.
“Kalau itu hilang, maka tidak sekadar ekologisnya hilang, tetapi secara ekonomi juga kita mengalami kerugian yang luar biasa,” tambahnya.
Oleh karena itu, kegiatan yang digelar oleh Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin (Unhas) tersebut, bertujuan untuk memberikan penyadaran kepada orang-orang, tentang kerusakan pada aspek tropical biodiversity.
Melalui kesadaran tersebut, jelas Nur Sangadji, nantinya akan dapat diintegrasikan upaya penyelamatannya melalui program-program atau kebijakan dari pemerintah daerah melalui program pembangunan.
“Sekarang ini ada atas nama pembangunan tapi yang terjadi adalah kita merusak. Misalnya kita punya hutan, terus atas nama pembangunan kita buka hutan itu justru untuk tanaman monokultur, seperti coklat semua atau kelapa sawit semua,” jelasnya.
Sehingga tegas Nur Sangadji, dibutuhkan eksadaran kolektif untuk mewujudkan upaya tersebut. Di antaranya dengan menggandeng dunia usaha, yang dinilai paling banyak bergerak dalam bidang tersebut.
“Dunia usaha juga kita beri kesadaran tentang itu. Sehingga mereka tidak hanya mengejar keuntungan, yang berkolaborasi dengan masyarakat di tingkat lokal, lalu didukung juga oleh pemerintah pusat sampai daerah atas nama mengejar APBD atau APBN dan seterusnya, namun akhirnya justru menuai bencana,” tuturnya lagi.
Di sisi lain, Nur Sangadji mengungkapkan dirinya juga mengkritik para akademisi, yang seolah-olah secara periodik bertemu di kegiatan-kegiatan ilmiah, untuk saling memperlihatkan data, informasi serta berbagi kegelisahan, tanpa ada upaya untuk menghentikan kekhawatiran tersebut secara signifikan.
Menurutnya, selain dibahas di forum-forum ilmiah, hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan kerusakan biodiversitas juga mesti dibarengi dengan upaya sistematis, yang dapat menjalankan upaya pencegahan tersebut langsung di lapangan.
“Jangan sampai hanya memberikan data dan informasi, nanti setahun kemudian kita bertemu lagi disebutkan dulu yang rusak sekian lalu sekarang sekian, hanya begitu saja. Makanya saya sampaikan, harus ada upaya sistematis yang serius untuk meng-handle hal ini di lapangan,” pungkasnya.
(abr/palu ekspres)
