PALU EKSPRES, PALU– Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) terus berupaya mendorong pengembangan usaha pelaku kelompok UMKM. Upaya ini diprioritaskan bagi kelompok UMKM di daerah-daerah yang baru saja terkena bencana alam.
Salahsatu pendekatannya dilakukan dengan skema restrukturisasi usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha.
Asisten Deputi Pemetaan Kondisi dan Peluang Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Sri Istiaty, kepada wartawan, Rabu 20 Maret 2019 di Palu menjelaskan, dibeberapa daerah terdampak bencana pihaknya telah mengindentifikasi kredit koperasi dan kelompok UMKM korban bencana.
Hal itu dilakukan untuk kemudian difasilitasi dan dikoordinasikan dengan pihak perbankan serta lembaga keuangan dalam rangka merestrukturisasi kredit.
Koordinasi menurutnya dilakukan secara berkala. Dan setiap dua bulan sekali pihaknya kembali menemui Perbankan terkait progres restrukturisasi tersebut.
Utamanya terkait KUR dan non KUR terhadap pelaku usaha terdampak bencana.
“Sejauh ini ada yang telah direstrukturisasi hingga penghapusan bagi pelaku yang betul-betul usahanya terdampak namun sesuai ketentuan yang berlaku agar namanya tetap “jelasnya.
Selain itu, pihaknyapun mengembangkan sebuah aplikasi peringatan dini atas jalannya usaha kelompok UMKM maupun koperasi.
Aplikasi itu katanya berfungsi sebagai pemberi peringatan terkait kendala yang dihadapi kelompok maupun koperasi.
“Sistem dimana mereka bisa menilai perkembangan usahanya. Dalam sistem aplikasi itu akan ketahuan apa yang perlu dievaluasi,”ujarnya.
Jika terjadi masalah Pana managemen keuangan, maka para pelaku usaha akan diberikan pelatihan tentang pembukuan, pencatatan keuangan sederhana melalui program khusus.
Kemudian jika terkait SDM, melalui aplikasi itu pihaknya akan menindak lanjutinya pula dengan pelatihan tentang managemen usaha.
Baik management tentang kepengurusan maupun pengelolaan usaha.
“Proses asessmen masalah yang mereka hadapi bisa diidentifikasi melalui aplikasi tersebut.Apakah usaha berjalan bagus, sehat dan layak,”terangnya.
Agar berjalan optimal, kelompok UMKM dan koperasi menurutnya tidak boleh jalan sendiri-sendiri.
Kelompok harus dibawahi dalam sebuah kelompok besar. Dengan demikian upaya dalam merestrukturisasi kelompok dan koperasi lebih mudah terorganisir.
Sementara itu Kepala Dinas Koperasi-UMKM Palu, Setyo Susanto, mengemukakan, sejauh ini masih banyak kendala yang membuat pengembangan mandeg dan jalan ditempat. Di Kota Palu, masalah yang paling menonjol adalah pemasaran dan proses pengemasan produk hasil usaha.
“Ini kendala kenapa UMKM kita tak pernah meningkat.
Problem yang tidak bisa diselesaikan pemerintah yaitu pemasaran serta mengoorganisir pemasaran dan kemasan,”jelas Setyo
Kemudian banyak pelaku usaha yang jalan sendiri- sendiri. Sehingga jika ada satu produk olahan yang menonjol, maka dipastikan itu hanya berasal dari satu atau dua pelaku usaha saja.
“Akhirnya hanya satu dua yang menonjol. Padahal banyak olahan produksi yang lebih baik,”ujarnya.
Selanjutnya permasalahan modal usaha. Setyo menyatakan perlu adanya upaya untuk menyatukan para pelaku usaha.
Sehingga fasilitasi pemerintah terhadap akses perbankan bisa dilaksanakan dengan mudah.
Demikian pengembangan pelatihan kewirausahaan. Untuk hal ini Setyo berpendapat bahwa mindset pelaku usaha perlu didorong kearah spesialisasi satu bidang jenis usaha.
“Untuk menjadi kelompok percontohan maka harus ada spesialisasi bidang usaha.
Kita akan Inventarisasi kelompok berdasarkan spesialisasi usahanya dulu. Kemudian kita fasilitas untuk akses permodalan.
“Dibuat cluster cluster usaha mungkin lebih baik dari jalan sendiri sendiri agar intervensi pemerintah juga lebih mudah,”demikian Setyo.
(mdi/palu ekspres)
