PALU EKSPRES, PALU – Segala cara telah dilakukan Pemkot Palu dalam mendukung pemulihan bencana. Meski belum sepenuhnya maksimal, upaya tersebut setidaknya bisa mengatasi beberapa persoalan mendasar penyintas. Baik menggunakan dana bantuan yang masuk dalam rekening posko Pemkot Palu maupun menggeser dana dalam APBD perubahan 2018 dan APBD 2019.
Dimasa tanggap darurat, rentang waktu September sampai Oktober 2018, Pemkot mengoptimalkan dana bantuan untuk menyediakan logistik dan tenda-tenda bagi penyintas, meski dengan sumber daya dan anggaran yang terbatas. Sumber pembiayaan tanggap darurat antara lain biaya tak terduga dalam APBD sebesar Rp1,5 miliar lebih. Dana siap pakai BPNP sebesar Rp250juta, pergeseran APBD sebesar Rp21,3 miliar lebih dan sumbangan pihak ke tiga Rp3,2 miliar lebih.
Digunakan antara lain untuk menyediakan fasilitas penunjang di shelter pengungsian. Mulai dari penerangan, tandon air serta alas dalam tenda (floring) termasuk menyediakan fasilitas mandi cuci kakus (MCK).
Wali Kota Palu Hidayat kala itu memerintahkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendistribusikan logistik sekaligus mendata penyintas untuk kepentingan data pengungsi.
Disaat bersamaan Pemkot Palu melalui Bappeda membuka ruang bagi warga untuk melaporkan kerusakan rumah dan keluarganya yang menjadi korban jiwa. Pendataan yang dilakukan Bappeda kala itu untuk kepentingan administrasi dana stimulan perbaikan rumah. Sementara laporan korban jiwa untuk digunakan menjadi basis data pemberian dana santunan duka. Untuk memverifikasi kerusakan rumah, melalui Dinas Pekerjaan Umum, Pemkot kemudian membentuk tim verifikasi dan validasi.
Hingga Agustus 2019, dana stimulan ini sudah terealisasi. Sebanyak 1.594 pemilik rumah rusak berat telah memanfaatkan bantuan tersebut. BNPB memplot Rp82 miliar untuk stimulan tahap pertama di Kota Palu.
Menyadari terbatasnya bantuan, pada Oktober 2018, Pemkot mengalokasikan sekitar Rp36,1 miliar lebih APBD. Dana ini digunakan untuk pengadaan logistik penyintas, yang diberikan 3 kali dalam seminggu bagi sedikitnya 42. 666 jiwa pengungsi yang tersebar di shelter di seluruh kelurahan. Logistik diberikan sejak Oktober sampai Desember 2018.
Memasuki Januari 2019, bantuan jatah hidup (Jadup) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI tak kunjung tiba. Hingga akhirnya Pemkot kembali mengalokasikan dana logistik dari APBD 2019 sebesar Rp25,3 miliar lebih untuk menanggung logistik bulan Januari sampai dengan Maret 2019 bagi 40,738 jiwa.
Masa transisi darurat Pemkot juga mengalokasikan APBD sebesar Rp600 juta lebih untuk membeli seragam sekolah dan meja belajar bagi anak-anak penyintas di shelter pengungsian. Penanganan kesehatan kurang lebih Rp1 miliar lebih, pembangunan MCK sebesar Rp1,4 miliar lebih.
Pembuatan penahan longsor pekuburan massal di Kelurahan Poboya sebesar Rp75 juta. Penyediaan air bersih Rp1,5 miliar, penyediaan kayu dan flooring di shelter pengungsi R692,5 juta, penerangan jalan dan jaringan sebesar Rp3,2 miliar lebih.
Wali Kota Palu Hidayat mengaku, 14 hari setelah bencana, dirinya mengambil resiko untuk menggeser sejumlah mata anggaran dalam APBD 2018 untuk memperbaiki ruas-ruas jalan rusak akibat gempa yang menjadi kewenangan Pemkot Palu.
“Kita geser Rp15 miliar APBD untuk memperbaiki ruas jalan. Alhamdulillah, 90 persen kita bisa lihat jalanan sudah baik seperti sedia kala,” ungkap Hidayat.
Menurut Hidayat, dana APBD yang digunakan dalam upaya pemulihan, sejauh ini telah menembus angka kurang lebih Rp160 miliar. Selanjutnya tahun 2019, Hidayat menyebut telah mengalokasikan Rp100 miliar APBD untuk membangun infrastruktur dalam kawasan hunian tetap (Huntap) di Kelurahan Tondo Talise, Kecamatan Mantikulore. Termasuk menganggarkan konsolidasi lahan untuk rencana lokasi Huntap di Kelurahan Petobo dan Balaroa.
Bukan hanya APBD, Hidayat juga mengaku menggalang sejumlah pihak swasta untuk membantu memenuhi kebutuhan Huntap bagi pengungsi.
“Karena APBD kita pasti terbatas. Makanya saya ambil jalan keluar untuk melakukan lobi-lobi,” ujarnya.
Dari hasil lobi katanya, Kota Palu setidaknya bisa selangkah lebih maju untuk penyediaan Huntap. Menyusul adanya bantuan dari Yayasan Budha Tzu Chi. Selain itu juga mendapat Huntap dari beberapa yayasan. Termasuk rencana bantuan Huntap dari seluruh wali kota dalam Apeksi.
Bahkan dari hasil lobi, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) bersedia menggandeng UNDP dan fashion week untuk proses pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.
“Mereka akan membuat program bersama pelatihan membuat benang dan pewarna lokal untuk kepentingan tenun batik. Misalnya mengolah daun kelor menjadi bahan pewarna tenun,” katanya.
Termasuk bantuan Bekraf berupa bioskop gerimis bubar (Misbar) untuk melengkapi fasilitas di Hutan Kota Kaombona Palu.
“Ini salah satu hasil perjalanan ke luar daerah,” ujarnya.
Hidayat menjelaskan, pemanfataan dana bantuan bencana dilakukan dengan merujuk pada dua regulasi. Pertama Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Aturan Kepala BNPB membolehkan anggaran bantuan digunakan tanpa harus melalui mekanisme APBD. Sedangkan Permendagri, mengatur sebaliknya.
“Kalau ada dana bantuan yang belum digunakan maka itu artinya harus menunggu dulu mekanisme penganggaran APBD,” jelasnya.
Hidayat menyebut, beberapa realisasi penyaluran bantuan kebencanaan di Kota Palu dan Sulteng secara umum, sebenarnya tidak turun begitu saja. Contohnya kata Hidayat dana santunan, stimulan dan Jadup di Sulteng yang kini sudah mulai disalurkan. Sumber dana ini sebenarnya adalah dana hibah luar negeri di BNPB RI.
“Dana Jadup itu bukan turun begitu saja ke empat kabupaten kota ini. Saya rapat langsung dengan Kepala BNPB, Sestama dan Deputi rehabilitasi dan rekonstruksi membahas percepatannya,” beber Hidayat.
Dana yang kini kemudian mulai digulirkan dalam bentuk dana Jadup, santunan duka dan rencananya stimulan itu adalah dana hibah luar negeri di BNPB. Karena sampai saat ini Kementerian Sosial belum menganggarkan hal itu.
“Jadi ada sekitar Rp250 miliar dana hibah di BNPB. Ini yang kami perjuangkan. Saat itu Kepala BNPB menyatakan bersedia menggunakan dana itu dulu sebelum dana dari Kemensos dialokasikan,” ujarnya.
Kemudian bantuan Huntap dari Wali Kota Surabaya. Serta dari pemerintah kota lainnya. Sejauh ini, hasil dari “mengamen” itu Pemkot Surabaya kini tengah membangun 11 unit di Kelurahan Tondo.
“Bahkan masih ada rencana bantuan dari wali kota lainnya. Ini semua sekali lagi kita mengamen,” terang Hidayat.
Selanjutnya dalam mendapatkan lahan untuk pembangunan Huntap. Lahan yang notabene dikuasasi sejumlah perusahaan dalam Hal Guna Bangunan (HGB) menurut dia, pun tidak akan diperoleh begitu saja. Acap kali ungkap Hidayat, dirinya berseberangan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendapatkan sebagian lahan itu.
“Kita berdarah-darah mendapat lahan itu. Dan alhamdulilah masalah yang pernah ada telah selesai,” demikian Hidayat. (mdi/palu ekspres)
