(Kasus Parigi Moutong, Sulteng)
Oleh Hasanuddin Atjo
ISU terpuruknya ekonomi akibat pandemic Covid-19 di beberapa bulan terakhir ini, seakan sirna terlupakan, tergeser oleh spektrum Pilkada yang begitu kuat, dan baru saja usai dihelat 9 Desember 2020.
Boleh jadi pandemic Covid-19 ini, telah mempengaruhi mindset dari pemilik hak suara untuk memilih calon pemimpin daerah yang dinilai peduli, mampu serta berkomitmen menyelesaikan masalah masalah sosial, ekonomi dan lingkungan.
Dan salah satu indikasinya adalah tumbangnya sejumlah petahana dalam kontestasi itu, dan lahirnya pendatang baru sebagai kepala daerah terpilih. Mungkin saja warga jenuh dengan janji dan menginginkan sebuah perubahan yang lebih baik.
Tanggal, 11 Desember tahun 2020 saya melakukan supervisi usaha tambak udang di Parigi Moutong. Ba’dah salat Jumat, karena satu urusan saya mampir dan berdialog
dengan salah satu agen beras dan minyak goreng di pasar Sentral Tagunu Kabupaten Parigi Moutong.
Sebagai agen, H Muchlis selama ini melayani masyarakat dengan cara penjualan grosir. Sejak pandemic Covid-19 , dia terpanggil melayani penjualan eceran atau ketengan.
Ini lebih kepada panggilan nurani, dan saya ibah melihatnya, karena daya beli warga pada saat ini benar benar jatuh imbuhnya. Sangat beda dibandingkan sebelum pandemic Covid-19.
Harga ketengan hanya selisih 5 persen dengan harga grosir (50 kg), atau Rp 400/kg. Selisih ini untuk menutupi harga kantong plastik, upah tenaga kerja yang melayani, dan pengaruh susut karena diecer.
Kurang dari sejam saya nongkrong di depan tokonya yang dijadikan tempat mengecer, hampir 25 warga melakukan transaksi. Ada membeli beras 2 kg, 3 kg, hingga 5 kg. Dan totalnya sekitar 100 kg. Dan infonya setiap hari transaksi ketengan bisa mencapai 1000 kg.
Transaksi melonjak tajam, sesaat setelah warga menerima bantuan BLT program Jokowi sebesar Rp 300 ribu atau Rp 600 ribu per bulan. Umumnya semua dana yang diterima dibelanjakan beras.
Mereka berkomentar “kalau sudah ada stock beras 50 kg”, aman lagi hidup ini untuk 15 hari ke depan kata H. Muchlis.
Saya kemudian menyampaikan ke H. Alimuddin, petambak udang dan H. Muchlis bahwa sesungguhnya Kabupaten Parigi Moutong adalah kabupaten yang sangat potensial dan tidak harus banyak orang yang miskin dan menganggur ditambah dengan angka stunting yang tinggi.
Berdasarkan data BPS setempat, di tahun 2018, presentase kemiskinan di kabupaten ini yaitu sebesar 17,41 persen atau sekitar 84.000 jiwa. Hampir tidak berkurang dibanding tahun 2017 sebesar 17,55 persen. Dan menempati urutan ketiga di Sulteng setelah Donggala dan Tojo Unauna.
Memiliki luas wilayah 6.231,85 Ha, panjang Garis Pantai ± 472 Km,
berpenduduk 490.915 jiwa (2019).
Wilayahnya terbentang dari Desa Maleali Kecamatan Sausu sampai Desa Sejoli Kecamatan Moutong. Memiliki 23 Kecamatan, 252 Desa dan 5 Kelurahan.
Sejumlah potensi ekonomi yang dapat menjadi lokomotif antaranya
di sektor pangan (ikan, padi, horti, hasil kebun dan ternak), pariwisata, tambang dan sektor jasa karena lintasan utama dari barat ke timur.
Kedua pelaku usaha tersebut mengangguk anggukan kepalanya mendengar penjelasan. Dan saya melanjutkan pembahasan dengan mengambil contoh komoditas padi yang kebetulan Kabupaten Parigi Moutong sebagai salah datu sentra beras di Sulawesi Tengah.
Dan kalau ingin mensejahterakan petani padi dan masyarakat yang terlibat, maka usaha padi sawah seharusnya sudah dilaksanakan dengan pendekatan nilai tambah atau “ Blue Economy”.
Kedua sahabat pelaku usaha tadi semakin penasaran seperti apa konsep Blue Economy itu, soalnya kita baru dengar. Blue Economy adalah pendekatan usaha yang nirlimbah atau minim limbah. Dan setiap limbah dari rantai proses diolah menjadi produk yang bernilai ekonomi.
Limbah jerami itu di fermentasi agar kadar proteinnya bisa meningkat dan dicetak berbentuk blok seperti pelet ikan, dan sapi-sapi yang telah dikandangkan secara teratur dan kontinyu diberi makan agar dapat tumbuh secara proporsional sesuai target yang telah ditetapkan.
Tidak lagi dilepas bebas yang kadangkala menghalangi lalu lintas di jalan raya, dan mengganggu tahanan orang lain yang bisa menimbulkan masalah sosial. Bahkan pemilik ternak merugi, karena dicuri dengan cara mutilasi.
Kedua pelaku usaha tadi, semakin bersemangat mendengarnya.
Jikalau produktifitas padi sawah di Parigi Moutong 5 ton/ha/ tahun, maka ada limbah berupa jerami sebesar 20 ton/ha/tahun. Jika limbah ini dihargai Rp 150/kg maka ada nilai tambah sebesar Rp 3 juta/tahun yang bisa dibagi antara pemilik sawa dengan penggarap.
Kabupaten Parigi Moutong memiliki lahan sawah terluas di Sulawesi Tengah yakni mencapai 52 ribu ha dengan produksi padi tahun 2018 tercatat mencapai 283,5 ribu ton.
Dari data ini, limbah berupa jerami yang dihasilkan kurang lebih 1,14 juta ton/tahun.
Dan bila fermentasi ini dikonversi ke daging ternak besar (sapi Bali ) akan diperoleh daging dengan volume sebesar 40.714 ton. Bisa dikalkulasi berapa nilai ekonomi yang diperoleh.
Belum lagi nilai tambah berupa air seni ternak untuk pupuk cair, biogas dari kotoran sapi dan pupuk organik untuk kebutuhan sawah, kebun dan hortikultura. Keduanya semakin bersemangat dan seakan tidak mau berhenti berdiskusi.
Karena saya harus kembali ke Palu, dan saya katakan kepada mereka berdua, mudah mudahan diskusi ini sempat dibaca Gubernur terpilih Sulteng periode 2020-2025, Rusdi Mastura dan Makmun Amir untuk memperkaya salah satu program prioritasnya yaitu nilai tambah. Dan Kabupaten Parigi Moutong menjadi salah satu role modelnya.
Dengan kompak mereka menjawab Amin-Amin ya Rabbi Alamin pak Doktor. Kita berharap seperti itu. SEMOGA
