PANDEMI Covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia membawa perubahan dan dampak yang sangat hebat di berbagai bidang tak terkecuali dalam pola dan perilaku ekonomi dan soaial masyarakat. Dampak pandemic di Sulawesi Tengah membuat ekonomi mengalami kelesuan dan interaksi sosial menjadi sangat terbatas.
Upaya percepatan penanganan Covid-19 di Sulawesi Tengah dilakukan Pemerintah dengan proaktif melakukan berbagai intervensi kebijakan melalui pengalokasian dan refocusing anggaran untuk mengatasi krisis kesehatan, perlindungan sosial, dan program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Berbagai program PEN seperti perlindungan sosial, dukungan dunia usaha, restrukturisasi usaha, dan relaksasi usaha mikro, kecil dan usaha menengah (UMKM) diharapkan dapat memitigasi dampak negatif dari pandemic dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tindakan ini dilakukan dengan tujuan agar kehidupan soaial dan ekonomi masyarakat berangsur-angsur normal. Kinerja perekonomian di Sulawesi Tengah diharapkan bangkit lagi setelah mengalami kelesuan dan dampak negative dari Pandemi Covid-19.
Di Sulawesi Tengah Pertumbuhan Ekonomi pada pertengahan masa Pandemic tumbuh hanya 0,71 persen (q-to-q) atau terkontraksi sebesar -4,49 persen bila dibanding periode yang sama pada triwulan sebelumnya.
Namun, pertumbuhan Sulteng masih lebih baik bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang terkontraksi sebesar -5,32 persen dan rata-rata wilayah regional Sulawesi, Ambon, Maluku dan Papua (Sulampua) sebesar -0,73 persen.
Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Industri Pengolahan sebesar 18,59 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor sebesar 27,65 persen.
Laju inflasi di Sulawesi Tengah pada Triwulan II Tahun 2020 sebesar 0,85 persen sedangkan ingkat inflasi dari tahun ke tahun (y-on-y) adalah-1,92 persen,lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang sebesar 6,33 persen.
Inflasi utamanya disebabkan oleh naiknya indeks harga pada kelompok Transportasi dan Makanan dan minuman. Kesejahteraan masyarakat Sulteng membaik pada Triwulan II Tahun 2020 dibanding periode sebelumnya Triwulan II Tahun 2019. Angka ketimpangan ekonomi (Gini Ratio) sedikit menurun, dan trend yang sama terjadi pada jumlah penduduk miskin.
Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan Semester I hanya Rp2,10 triliun, turun sebesar 0,93 persen dibandingkan periode yang sama Tahun 2019.Penurunan penerimaan terjadi pada hampir seluruh jenis pajak dalam negeri (terkecuali nerimaan Bea dan Cukai) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dari sisi Belanja Negara, realisasinya sebesar Rp10.45 triliun atau mencapai 50,16 persen dari pagu, mengalami penurunan sebesar 7,66 persen bila disbanding tahun 2019. Defisit pada periode ini tercatat sebesar Rp8,39 triliun, atau meningkat 8,95 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun 2019.
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp8.03 triliun (57,65 persen), turun sebesar 4,35 persen bila dibanding periode yang sama tahun 2019. Penurunan realisasi Belanja dan TKDD disebabkan antara lain oleh transisi yang cukup lama atas waktu yang dibutuhkan Pemda untuk perubahan mekanisme penyaluran Dana Desa yang langsung ditransfer ke rekening desa refocusing belanja untuk menanggulangi Covid-19.
Realisasi anggaran pemerintah daerah (APBD) di Sulteng pada Triwulan II Tahun 2020 mengalami penurunan pada sisi Penerimaan dan Belanja. Realisasi pendapatan hanya Rp7,91 triliun atau 43,31 persen dari pagu, atau turun 15,84 persen jika dibanding periode yang sama tahun 2019.
Realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp6,78 triliun, atau sebesar 30,72 persen dari pagu, dan masih mengalami kenaikan sebesar 6,16 persen bila dibanding periode yang sama Tahun 2019. Realisasi Belanja Bansos naik signifikan sebesar Rp1,03 triliun bila dibanding Tahun 2019.
Dengan melihat perkembangan terkonfirmasi Covid-19 yang masih tinggi, diperkirakan pandemi masih akan berlanjut hingga akhir tahun. Dengan bercermin pada pencapaian Semester I, diperkirakan terdapat risiko yang tinggi untuk tercapainya target pertumbuhan, APBN, dan APBD Sulteng pada Tahun 2020. Pencapaian target sangat bergantung pada akselerasi penyerapan dana oleh satuan kerja K/L dan Pemda, dan pulihnya perekonomian Sulteng.
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto Sesuai prediksi pada Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I, pandemi covid-19 berpengaruh lebih dalam terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun regional Sulawesi Tengah pada Triwulan II Tahun 2020.
Namun demikian pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada Triwulan II Tahun 2020 masih tumbuh sebesar 0,71 persen (q-to-q), sedangkan secara tahunan (y-to-y) terkontraksi sebesar -0,06 persen.
Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan II-2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp40,23 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan adalah sebesar Rp27,70 triliun.
Struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha Triwulan II Tahun 2020 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: Pertanian,Kehutanan dan Perikanan (27,09 persen); Pertambangan dan Penggalian (14, 1. Tingkat Kemiskinan Jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tengah sejak September 2017 terus menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 1.67 persen atau sekitar 6700 orang per semester.
Pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 398.73 ribu orang atau 12,98 persen dari total jumlah penduduk, berkurang 5,30 ribu orang dibanding September 2019. Angka penurunan kemiskinan tersebut sekaligus merupakan pencapaian terbaik di kawasan Sulawesi. Namun tingkat kemiskinan di Sulteng tercatat masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kemiskinan di provinsi lintas Sulawesi yang berada pada angka 11.06 persen.
Ketimpangan (Gini Ratio), Tingkat Ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Sulawesi Tengah jika dilihat dari Gini Ratio mengalami penurunan tipis pada Maret 2020. Gini Ratio Sulawesi Tengah berada pada nilai 0.326 atau turun sebesar 0.001 poin dibanding bulan Maret 2019 dan turun sebesar 0.003 poin dibanding September2019.
Selama periode Maret 2014–Maret 2020 tingkat ketimpangan pengeluaran terus mengalami fluktuasi namun secara tren cenderung menurun walaupun belum bisa beranjak dari kategori sedang menurut kriteria Oshima.
Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Sulawesi Tengah. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya tingkat ketimpangan pengeluaran Sulawesi Tengah merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sulawesi, bahkan pada Maret 2020 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Sulawesi Tengah masuk kedalam 10 besar terendah di Indonesia (BPS 2020).
Alokasi belanja APBN yang dialokasikan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020 sebesar Rp20,83 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp6,89 triliun dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp13,93 triliun.
Alokasi ini mengalami penurunan bila dibanding dengan alokasi pada awal tahun anggaran sebesar -6,61 persen yang disebabkan oleh adanya kebijakan realokasi anggaran dan refocusing anggaran untuk menanggulangi Pandemi Covid-19. Bila dibanding dengan alokasi tahun 2019 juga mengalami penurunan sebesar -14,91 persen.
Sampai dengan triwulan II-2020, realisasi Pendapatan Negara adalah sebesar Rp2,06 triliun, mengalami penurunan sebesar -0,93 persen bila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 (c-to-c). Sedangkan untuk belanja, telah terealisasi sebesar Rp10,45 triliun atau 50,16 persen dari pagu.
Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar -7,66 persen (c-to-c). Defisit untuk periode triwulan II tahun 2020 sebesar Rp8,39 triliun, meningkat 8,95 persen bila dibandingkan dengan defisit pada periode yang sama tahun 2019.
Dari berbagai macam kebijakan telah dibuat dibuat oleh pemerintah Sulawesi Tengah dalam menangani pandemic covid-19 yang sedang terjadi, secara langsung berdampak positive namun secara tidak langsung juga dapat menimbulkan dampak negative, salah satunya yang dapat kita ketahui saat ini yaitu merosotnya pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah.
Dampak pada sektor ekonomi di Sulawesi Tengah akibat dari pandemic ini antara lain terjadinya PHK, penurunan impor, peningkatan harga (inflasi) serta terjadi juga kerugian pada wisata kuliner dengan tutupnya beberapa rumah makan.
Pada akhirnya, pandemi Covid-19 adalah krisis yang menjadi tantangan luar biasa, bukan hanya di sektor kesehatan tetapi berimplikasi di berbagai sektor kehidupan manusia dan juga berdampak pada perekonomian dunia, termasuk Sulawesi Tengah.
Perlu langkah bahu-membahu, bergotong royong secara cepat dan tepat untuk mengantisipasi dampak pandemic oleh segenap para pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan peran dan proporsinya. ***
(Kepala Subbagian Keuangan Kanwil DJPB Propinsi Sulawesi Tengah)
