Oleh: Tasrif Siara
How Democracies Die. Begitu judul buku Steven Levitsky danDaniel Ziblatt. Diterjemahkan menjadi: Bagaimana Demokrasi Mati. Buku ini pernah membuat meriang sejumlah petinggi negeri karena Anies Baswedan memosting fotonya di media sosial sedang membaca buku ini. Entah kenapa, padahal buku ini tak menyinggung tentang Indonesia.
Buku ini sesungguhnya adalah potret makro berdemokrasi di berapa negara, seperti Amerika Latin, Amerika Serikat dan sejumlah negara di Asia. Levitsky dan kawannya Ziblatt menyimpulkan, praktek berdemokrasi di sejumlah negara yang di riset itu, sejumlah kepala negara di pilih secara demokratis, namun dalam praktek pemerintahannya menjadi anti demokrasi, bahkan cenderung menarik sumbu demokrasi hingga padam dan gelap.
Levitsky dan Ziblatt mencontohkan, di Amerika Serikat, untuk pertama kali dalam sejarah, seseorang tanpa pengalaman sebagai pejabat publik, tanpa banyak komitmen terhadap hak-hak konstitusional, dan dengan kecenderungan otoriter yang jelas, dipilih menjadi presiden. Levitsky dan Ziblatt tak menyebut jika itu adalah Donald Trump dalam bukunya. Namun contoh yang dipaparkan Levitsky dan Ziblatt ini mendapat pembenaran ketika massa pendukung Donald Trump kamis kemarin merangsek masuk ke US Capitol meminta Kongres membatalkan sidang sertifikasi suara Electoral College yang menetapkan Jo Biden pemenang Pilpres US.
Levitsky dan Ziblatt memaparkan, selama akhir perang dingin di sejumlah negara Amerika Latin, demokrasi mati di tangan orang-orang yang bersenjata melalui kudeta, tapi kini demokrasi itu justru mati bukan ditangan pemilik bedil, tapi ditangan orang-orang yang terpilih melalui Pemilu. Digambarkan dalam narasi Levitsky dan Ziblatt, “ yang lebih sering adalah demokrasi tergerus pelan-pelan, dalam langkah-langkah yang nyaris tak kasat mata”.
Demikian halnya di negara Venezuela, sebelum terpilih sebagai presiden, Hugo Rafael Chavez Frias populer dengan Hugo Chavez melancarkan kritik atas praktek pemerintahan yang korup dan tak demokratis oleh Presidente de Venezuela Rafael Caldera Rodriguez. Chavez menjanjikan akan membangun demokrasi yang lebih “otentik”. Ia juga menjanjikan kekayaan negara dari minyak akan digunakan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat miskin.
Dengan memanfaatkan kemarahan rakyat pada partai politik yang tak pro rakyat, tahun 1998 Hugo Chavez terpilih sebagai Presiden Venezuela. Malam sebelum pemilihan, seorang pemilih perempuan dari negara bagian asal Chaves berujar, “ Demokrasi terinfeksi. Dan Chavez satu-satunya antibiotik yang kami punya”.
Di awal pemerintahannya, Hugo Chavez benar adalah antibiotik yang mampu menyembuhkan infeksi demokrasi yang menggerogoti pemerintahan di Venezuela. Tahun 1999 Chavez menyelenggarakan Pemilu demokratis untuk Dewan Konstituante, hasilnya kemenangan buat para chavista, sebutan untuk sekutu Hugo Chavez. Namun tahun 2003, Ia menghambat oposisi yang mengusulkan referendum yang mengusulkan pengunduran diri Chavez. Tahun 2004 Chavez membuat daftar hitam berisi nama-nama pengusung referendum untuk dihabisi.
Pada tahun 2006 ia kembali terpilih sebagai presiden melalui Pemilu. Chaves memanfaatkan momentum naiknya harga minyak dunia. Dengan begitu ia bebas membuat rencana kerja yang populis dan karitatif untuk rakyat miskin. Dan rakyat kebanyakan makin menyukainya. Sebuah survei yang diadakan tahun 2011 oleh lembaga Latinobarometro , membuktikan, 51 % rakyat Venezuela menilai, pemerintahan Hugo Chaves sangat demokratis.
Hugo Chavez akhirnya tergiur untuk terus memperpanjang masa jabatan presiden tanpa batas. Disisi yang lain rezim chavista mulai menghabisi lawan-lawan politiknya. Pasca pemilu presiden 2006, Chaves menutup salah satu stasiun televisi terbesar di Venezuela. Ia menangkap dan mengasingkan politisi oposisi, hakim dan tokoh pers dengan tuduhan yang tak jelas.
Kekuasaan Hugo Chavez makin menguat, Tahun 2012, ia kembali terpilih sebagai presiden melalui pemilu yang bebas tapi curang. Para chavista yang berdiri di ring satu mulai mengendalikan pemberitaan media cetak dan elektronik. Opini publik dikendalikan oleh para chavista untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan . Praktek kekuasaan yang menindas itu ada batasnya, 5 maret 2013 dalam usia 58 tahun, Hugo Chaves mengakhiri masa jabatan dan masa hidupnya karena kanker yang menggerogoti tubuhnya.
Riset Levitsky dan Ziblatt menemukan, sejak akhir perang dingin, sebagian besar kehancuran demokrasi bukan disebabkan oleh para jenderal dan serdadu, melainkan pemerintahan hasil pemilu, seperti Hugo Chaves dan para pemimpin terpilih yangtelah membajak lembaga-lembaga demokrasi di Georgia, Hungaria, Nigaragua, Peru, Filipina, Polandia, Rusia, Srilangka, Turki dan Ukrania. Kemunduran demokrasi hari ini dimulai di kotak suara. Begitu tulis Levitsky dan Ziblatt dalam bukunya How Democracies Die. ***
