PALUEKSPRES, PALU-Pusat Studi Agraria (PSA) IPB University dan Prodi Administrasi Publik (ADM), FISIP Universitas Tadulako (UNTAD) menyampaikan temuan riset yang dilaksanakan di Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Toribulu dan Kecamatan Tinombo Selatan, pada Rabu (27/4/2022) di Hotel Santika Palu.
Ketua Prodi ADM Fisip UNTAD, Drs. Rizal Jalengkara, MSi mengatakan penelitian ini dilakukan atas dasar Tridarma Perguruan Tinggi untuk merefleksikan kemampuan perguruan tinggi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan publik yang selama ini masih berjarak dengan masyarakat.
Kampus menurut Rizal harus menjadi benteng moral yang memiliki tanggungjawab sosial dalam menyelesaikan persoalan-persoalan publik. Berangkat dari itu, maka pihaknya bersama PSA IPB melakukan penelitian sebagai university social responsibility.
“Kampus (akademisi) tidak boleh nyenyak ketika terjadi ketidakadilan dan pendzaliman terhadap hak-hak orang miskin. Masih banyak orang dijajah, masih banyak orang tidak mendapatkan akses berkaitan dengan keadilan,” kata Rizal.
Lebih lanjut kata dia, perguruan tinggi tidak hanya milik civitas akademika di kampus tetapi juga milik masyarakat. Olehnya, kata Rizal, Prodi ADM Fisip UNTAD bersama PSA IPB bekerjasama untuk melakukan riset keberterimaan sosial dan persepsi masyarakat terhadap usaha pertambangan di Parigi Moutong, sebagai wujud dari tanggungjawab sosial kampus dalam menyoal dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.
“Lalu apa kaitan ADM dengan tambang? Jadi administrasi publik itu ada dua konsentrasi di dalamnya. Pertama soal konsentrasi keahlian. Kalau sarjana dia bisa menjadi seorang ahli kebijakan di situ sudah ada analisisnya dan advokasinya karena tambang ini adalah persoalan publik. Kedua, kami memiliki mata kuliah manajemen konflik dan kebencanaan itu sudah ada pasca terjadi bencana alam di Aceh dan konflik di Poso,” ungkap Rizal.
Sementara Kepala PSA IPB, Dr. Bayu Eka Yulian mengatakan penelitian ini dilakukan untuk memotret keberterimaan sosial dan persepsi masyarakat terhadap usaha pertambangan serta dampaknya melalui studi kasus pertambangan di Kabupaten Parigi Moutong.
“Kami tidak ingin pernyataan dibangun atas asumsi, pernyataan harus dibangun dengan scientific evidance based berbasis fakta, data dan realita yang ada di lapangan,” ucap Bayu.
Penelitian ini kata dia menggunakan teori critical political ecology, sebuah pendekatan yang mengkombinasikan kajian ekonomi politik dengan kajian ekologi. Teori ini kata Bayu digunakan untuk melihat dan menjelaskan secara kritis kondisi sosial dan politik yang melingkupi penyebab, realitas, dan masalah-masalah yang terjadi dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Parigi Moutong.
“Jadi pengelolaan sumber daya alam bukan saja persoalan administrasi atau teknis semata tetapi ada politisasi lingkungan yang melibatkan aktor-aktor mulai dari lokal, nasional, hingga global. Jadi ketika ada persoalan, siapa aktor dibaliknya. Dengan perspektif ekologi ini kami coba masuk ke Parigi Moutong untuk melihat secara jernih ada apa dengan Parigi Moutong itu,” kata Bayu. (bid/paluekspres)
