Oleh: Jafar G Bua*
Ada yang abadi dalam politik Indonesia: keengganan melepaskan. Seperti mata air yang tak surut di musim kemarau, ia mengalir dalam berbagai bentuk, menelusuri celah-celah kekuasaan yang kerap dianggap lebih dari sekadar mandat rakyat. Kekuasaan, dalam tafsir ini, bukan sekadar instrumen pemerintahan. Ia lebih menyerupai warisan, sesuatu yang harus tetap dalam genggaman, lestari dalam garis darah atau loyalitas.
Lihatlah PDI Perjuangan, partai yang pernah melawan dan kini sulit menerima kalah. Di Pemilu 2024, mereka merasakan keterasingan baru: bukan lagi partai penguasa, bukan lagi pengendali utama panggung. Kalah adalah kata yang berat, lebih berat ketika selama dua dekade hampir tak pernah hadir dalam kosakata mereka. Tetapi politik, seperti halnya sejarah, tak mengenal kestabilan abadi. Dan kini, Megawati Soekarnoputri seperti merasakan getirnya musim gugur politik.
Setelah pemilu usai, lahir instruksi yang tak biasa. Para kepala daerah dari PDI Perjuangan dilarang mengikuti retret yang diselenggarakan pemerintahan baru. Alasannya, entah karena kecurigaan akan adanya upaya kooptasi atau sekadar upaya membangun tembok kesetiaan. Namun, lebih dari itu, ini adalah isyarat: bahwa kekalahan bukan sekadar angka di kertas suara, tetapi luka di dalam. Retret adalah jeda, sebuah kesempatan untuk berjarak dari suara-suara partai, dan mungkin, ini yang dikhawatirkan. Sebab berjarak bisa berarti melihat lebih luas. Dan melihat lebih luas adalah risiko bagi mereka yang ingin mempertahankan kendali.
Megawati bukan hanya ketua umum sebuah partai. Ia adalah simbol, juga penjaga gerbang. Namanya tak bisa dilepaskan dari PDI Perjuangan, seperti partai itu sendiri yang tak bisa dilepaskan dari bayangan sejarah ayahnya, Soekarno. Semuanya dijalankan sesuai ‘sabda’ Megawati. Semuanya, tergantung apa kata Megawati. Tetapi sebagai simbol, ia bisa menjadi beban ketika perubahan menuntut sesuatu yang lebih cair, lebih adaptif. Politik adalah seni bergerak, dan mereka yang bertahan terlalu kaku sering kali mendapati diri mereka tertinggal.
Dua dekade lebih, Megawati memimpin tanpa ada yang benar-benar bisa menggoyahkannya. Setiap suara yang menyerukan pembaruan sering kali tenggelam dalam dominasi struktur, dalam loyalitas yang lebih mirip kultus ketimbang dinamika politik. Keberlanjutan di partai ini bukan hasil dari kompetisi gagasan, melainkan dari kesetiaan tanpa syarat. Dan di situlah masalahnya. Politik yang terlalu lama berpusat pada satu figur cenderung kehilangan daya inovasi. Ia menjelma menjadi sesuatu yang statis, di mana kepemimpinan adalah kepastian, bukan kemungkinan.
PDI Perjuangan kini menghadapi pertanyaan besar: bagaimana mereka bisa tetap relevan dalam lanskap politik yang berubah? Menolak retret hanyalah gejala, bukan sebab. Ada ketakutan lebih dalam di sana, ketakutan akan perubahan yang bisa menggoyahkan struktur yang sudah mapan. Tetapi sejarah politik Indonesia mengajarkan bahwa perubahan, seberapa pun ditolak, tetap akan datang. Politik bukan tanah yang bisa dimiliki selamanya, ia lebih mirip arus sungai yang selalu menemukan jalannya sendiri.
Barangkali Megawati memahami ini, tetapi pemahaman tidak selalu berujung pada penerimaan. Ada orang-orang yang memilih tetap berdiri, meski tanah di bawahnya mulai bergeser. Tetapi ada juga yang belajar dari sejarah, yang menyadari bahwa melepaskan bukan berarti menghilang, bahwa transisi bukan berarti menyerah. Dan di sinilah dilema terbesar PDI Perjuangan, apakah mereka akan tetap dalam genggaman satu tangan, atau mulai bersiap memberi ruang bagi angin baru?
Mungkin, dalam diam, mereka yang dilarang ikut retret tengah bertanya-tanya: siapa yang lebih mereka wakili, rakyat yang memilih mereka, atau partai yang mengusung mereka? Jawaban atas pertanyaan itu bisa menentukan apakah PDI Perjuangan akan tetap menjadi kekuatan yang hidup, atau sekadar warisan yang menua. Lalu dilupakan sejarah.
*Penulis *Penulis adalah Tenaga Ahli Anggota DPR RI, alumni Asia Journalism Fellowship (AJF) Singapura, 2019.
