Palu, PaluEkspres.com — Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Dr. H. Anwar Hafid, M.Si menyatakan kesiapannya untuk menghadiri acara pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Indonesia Buol (IKIB) periode 2025, yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 17 Mei 2025 di Gedung Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulteng, Palu.
Hal ini disampaikan Gubernur Anwar Hafid saat menerima audiensi pengurus IKIB di kediamannya, Jalan Sam Ratulangi, Palu, Senin (12/5/2025). Rombongan pengurus dipimpin Ketua Umum IKIB terpilih Syamsudin Kuntuamas, didampingi Sekretaris Jenderal Dr. Jamaluddin Sakung, dan Ketua Panitia Pengukuhan Dr. Mohammad Fizal Masdul, S.Pd.
“Terima kasih sudah datang mengundang kami. Insya Allah kami hadir,” ujar Anwar Hafid, yang mengusung tagline BERANI (Bersama Anwar – Reni/Y).
Ketua Umum IKIB Syamsudin Kuntuamas menjelaskan bahwa audiensi ini bertujuan untuk mengundang secara langsung Gubernur Sulteng dalam pengukuhan pengurus IKIB. Selain pengukuhan, rangkaian acara juga akan diisi dengan seminar UMKM bekerja sama dengan Bank Indonesia. Seminar tersebut diinisiasi oleh Wahid, sespri anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah, Muhidin M. Said.
“IKIB adalah organisasi atau paguyuban warga Buol pertama dan tertua, yang berdiri sejak 1997, dengan Ketua Umum pertama Bapak Abdul Karim Mbou. Tidak ada organisasi keluarga Buol lainnya selain IKIB,” tegas Syamsudin.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Anwar Hafid turut menyoroti besarnya potensi Kabupaten Buol, baik di sektor pertanian, perikanan tambak, maupun pertambangan. Ia mendorong masyarakat untuk membentuk koperasi agar dapat memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR) secara legal dan bermanfaat langsung bagi warga.
“Kami tidak akan mengeluarkan IPR kalau tidak jelas koperasinya. Koperasi itu harus betul-betul melibatkan masyarakat di wilayah tambang agar mereka bisa berdaya,” tegas mantan Bupati Morowali dua periode itu.
Acara pengukuhan dan seminar UMKM IKIB diharapkan menjadi momentum penguatan jaringan warga Buol di Sulawesi Tengah dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. ***
